Oleh : Reza Anwar Santoso )*
Pendidikan selalu menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar strategis pembangunan nasional, sejajar dengan ketahanan pangan dan pertahanan negara. Penegasan ini kembali disampaikan Presiden dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Inggris. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang diplomasi simbolik, melainkan ruang strategis untuk menyampaikan arah besar kebijakan pendidikan Indonesia. Dalam konteks inilah, gagasan Sekolah Rakyat dan diplomasi pendidikan menjadi dua instrumen utama yang saling menguatkan.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa Sekolah Rakyat mencerminkan keberpihakan negara kepada kelompok masyarakat paling rentan. Konsep sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dirancang sebagai solusi struktural untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Model pendidikan ini tidak hanya memberikan akses belajar, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang kondusif, terkontrol, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Negara hadir secara penuh, bukan setengah hati, dalam menjamin masa depan anak-anak bangsa. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan bukan lagi jargon, melainkan agenda konkret.
Lebih jauh, Sekolah Rakyat juga menegaskan perubahan paradigma kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah tidak lagi terpaku pada pendekatan konvensional yang sering kali gagal menjangkau kelompok marjinal. Dengan sistem berasrama, negara mampu memastikan kecukupan gizi, kedisiplinan, serta kesinambungan proses belajar. Pendekatan ini sejalan dengan praktik terbaik di berbagai negara maju yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen mobilitas sosial. Presiden Prabowo memahami bahwa investasi terbesar bangsa ini adalah kualitas sumber daya manusianya.
Di saat yang sama, perluasan pengajaran digital jarak jauh menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan geografis Indonesia. Presiden Prabowo menekankan bahwa teknologi pendidikan adalah alat lompatan kemajuan, bukan sekadar pelengkap. Digitalisasi pembelajaran memungkinkan transfer pengetahuan secara lebih merata hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah menunjukkan kesadaran bahwa kesenjangan pendidikan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik sekolah. Integrasi teknologi menjadi kunci untuk memastikan keadilan akses belajar di seluruh pelosok negeri.
Diplomasi pendidikan yang dilakukan Presiden Prabowo ke Inggris memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, secara terbuka menyatakan bahwa Presiden memiliki standar yang sangat tinggi dalam menjalin kerja sama internasional. Prabowo tidak ingin Indonesia sekadar menjadi mitra pasif bagi institusi asing yang kualitasnya biasa-biasa saja. Target utama kerja sama diarahkan kepada Russell Group University, simbol keunggulan riset dan akademik kelas dunia. Pendekatan ini menandai pergeseran dari diplomasi seremonial menuju diplomasi berbasis kualitas.
Langkah menggandeng Russell Group merupakan strategi benchmarking yang agresif namun terukur. Pemerintah ingin membawa pulang standar akademik terbaik dunia untuk diadaptasi sesuai konteks nasional. Kolaborasi dengan universitas seperti Oxford, Cambridge, dan Imperial College London membuka peluang transfer pengetahuan yang substansial. Hal ini mencakup penguatan kurikulum, peningkatan kualitas dosen, hingga pengembangan ekosistem riset. Diplomasi pendidikan semacam ini menjadi investasi jangka panjang bagi daya saing bangsa.
Peran Wamendiktisaintek dalam mempersiapkan pertemuan strategis tersebut juga patut diapresiasi. Keterlibatan langsung pejabat teknis menunjukkan bahwa kunjungan Presiden dirancang secara serius dan berbasis substansi. Pemerintah memastikan bahwa setiap pertemuan menghasilkan manfaat konkret, bukan sekadar foto bersama. Standar tinggi yang ditetapkan Presiden mencerminkan visi besar untuk menempatkan pendidikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Ini adalah pesan kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam kompetisi global.
Dari sisi hubungan internasional, lawatan Presiden Prabowo juga menghasilkan capaian nyata. Pakar kebijakan luar negeri Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin menilai bahwa kunjungan tersebut melahirkan hasil konkret melalui penandatanganan Economic Growth Partnership antara Indonesia dan Inggris. Kemitraan ini memperdalam kerja sama di berbagai sektor strategis, termasuk pendidikan. Diplomasi yang dilakukan tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi menghasilkan kesepakatan yang berdampak langsung bagi pembangunan nasional. Pendidikan ditempatkan sebagai bagian integral dari kerja sama ekonomi.
Economic Growth Partnership menunjukkan bahwa pendidikan kini diakui sebagai faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sumber daya manusia dipahami sebagai fondasi bagi inovasi dan produktivitas jangka panjang. Kerja sama pendidikan dalam kerangka kemitraan ekonomi memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis, bukan sekadar pasar. Hal ini sekaligus menegaskan kecakapan diplomasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengaitkan pendidikan dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Diplomasi pendidikan menjadi instrumen soft power yang efektif.
Sinergi antara Sekolah Rakyat di dalam negeri dan diplomasi pendidikan di luar negeri mencerminkan kebijakan yang konsisten dan saling melengkapi. Pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan secara simultan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu diberi kesempatan belajar yang layak, sementara sistem pendidikan nasional diperkuat melalui kolaborasi global. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan dan keunggulan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam satu kerangka kebijakan nasional.
Keberanian Presiden Prabowo dalam menetapkan standar tinggi patut diapresiasi oleh seluruh elemen masyarakat. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan tegas.
)* Penulis merupakan Analis Kebijakan Luar Negeri.