Oleh Aulia Hawa )*
Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras, dalam waktu singkat menjadi sinyal kuat bahwa agenda besar ketahanan dan kedaulatan pangan nasional mulai menunjukkan hasil nyata, sekaligus membuka ruang optimisme publik terhadap arah kebijakan pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terbuka terhadap kinerja jajaran pemerintahannya yang dinilai mampu melampaui target awal swasembada beras. Target yang sebelumnya dirancang untuk dicapai dalam kurun waktu empat tahun justru berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun. Ia Juga menekankan bahwa produksi beras nasional kini berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sebuah capaian yang menurutnya mencerminkan keseriusan negara dalam memperkuat fondasi ketahanan pangan.
Presiden Prabowo Subianto menilai capaian tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan bukti kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian, mulai dari perumus kebijakan hingga petani di lapangan. Ia menegaskan bahwa percepatan swasembada beras memperlihatkan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri tanpa ketergantungan berlebihan pada impor pangan. Optimisme pun diperluas, dengan keyakinan bahwa dalam empat tahun ke depan Indonesia mampu mencapai swasembada komoditas strategis lainnya seperti jagung, gula, serta berbagai sumber protein hewani.
Dalam konteks setahun pertama pemerintahan berjalan, keberhasilan swasembada beras ini kerap dipandang sebagai tonggak penting yang menandai efektivitas program nasional. Selama satu tahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil mengonsolidasikan kebijakan lintas sektor, memperkuat dukungan anggaran pertanian, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan cadangan nasional. Capaian produksi beras tertinggi sepanjang sejarah, stok beras yang melimpah, serta mulai berkurangnya tekanan impor menjadi indikator bahwa arah kebijakan pangan tidak hanya reaktif, tetapi juga berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan.
Agenda percepatan kedaulatan pangan kemudian diperluas oleh pemerintah dengan menetapkan target swasembada gula, telur, dan daging ayam pada 2026. Langkah ini menandai pergeseran kebijakan menuju ketahanan pangan yang lebih menyeluruh. Keberhasilan swasembada beras dan jagung yang tercapai lebih cepat dari target menjadi modal penting, terlebih lonjakan produksi beras sepanjang 2025 telah membuka ruang fiskal dan logistik untuk memperkuat komoditas pangan lainnya sekaligus mengurangi ketergantungan impor.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis. Menurutnya, pengendalian Harga Eceran Tertinggi dan Harga Pembelian Pemerintah dilakukan secara berimbang agar kepentingan produsen dan konsumen tetap terlindungi. Kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten setidaknya hingga bulan Ramadhan berakhir, dengan tujuan mencegah gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Andi Amran Sulaiman juga menyampaikan bahwa stok beras nasional telah mencapai 3,3 juta ton pada akhir Januari, angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini, menurutnya, menjadi alasan kuat bahwa tidak ada pembenaran bagi lonjakan harga pangan di atas ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Stabilitas stok dinilai sebagai kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan keberlanjutan program swasembada.
Memasuki 2026, fokus kebijakan pangan pemerintah diperluas ke komoditas gula konsumsi dengan target produksi nasional sebesar 3 juta ton, jumlah yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta agar pemerintah mulai mendorong swasembada komoditas yang selama ini masih bergantung pada impor. Setelah keberhasilan beras dan jagung dipertahankan, gula menjadi sasaran berikutnya dalam peta jalan kemandirian pangan.
Selain gula, penguatan produksi telur dan daging ayam juga dipercepat, terutama di luar Pulau Jawa. Langkah ini diarahkan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan pemerataan pasokan pangan protein hewani. Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan pengembangan peternakan terintegrasi di 13 provinsi sebagai upaya membangun ketahanan pangan berbasis daerah, sehingga setiap wilayah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Dukungan terhadap agenda swasembada pangan juga datang dari parlemen. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penguatan inovasi dan modernisasi pertanian sebagai kunci untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat sasaran tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani.
Titiek Soeharto menekankan bahwa hasil penelitian dan modernisasi pertanian tidak boleh berhenti di laboratorium. Menurutnya, riset harus dikembangkan, disebarluaskan, dan dimanfaatkan secara nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ia juga mendorong agar produk hasil riset Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian digunakan secara aktif dalam berbagai program bantuan dan pembangunan pertanian nasional, terutama teknologi yang bersifat spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan daerah.
Secara keseluruhan, rangkaian capaian dan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa swasembada pangan bukan lagi sekadar target jangka panjang, melainkan proses nyata yang sedang berjalan dan menunjukkan hasil positif. Tantangan ke depan tentu masih besar, mulai dari perubahan iklim hingga dinamika pasar global, namun dengan konsistensi kebijakan, dukungan inovasi, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, upaya mewujudkan ketahanan pangan total yang berkelanjutan dan berkeadilan layak untuk terus diperkuat dan dijaga bersama demi kemandirian bangsa.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute