Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun Papua menunjukkan kesinambungan kebijakan nasional yang berpihak pada keadilan, pemerataan, dan persatuan. Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari masa depan Indonesia. Pendekatan pembangunan yang ditempuh tidak lagi semata berorientasi pada proyek fisik, tetapi menekankan keberlanjutan, integrasi lintas sektor, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kearifan lokal. Arah kebijakan ini menegaskan bahwa pembangunan Papua dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi kebangsaan.
Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama. Dalam konteks ini, koordinasi perencanaan nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan Papua memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran berjalan searah. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menilai bahwa keterlibatan aktif Papua dalam perencanaan nasional merupakan langkah strategis agar target pembangunan nasional dan kebutuhan daerah dapat bertemu dalam satu kerangka yang utuh. Penilaian tersebut mencerminkan kesadaran pemerintah bahwa percepatan pembangunan Papua harus terintegrasi dengan agenda nasional, bukan berdiri sendiri.
Perhatian pemerintah pusat terhadap peran Papua dalam pertumbuhan ekonomi nasional juga semakin nyata. Papua dipandang sebagai kawasan strategis yang mampu mendorong pemerataan pembangunan kawasan timur Indonesia. Dalam kerangka ini, keberlanjutan lingkungan dan harmoni sosial ditempatkan sebagai prinsip utama. Pembangunan tidak boleh mengorbankan alam dan nilai-nilai adat yang menjadi identitas Papua. Pendekatan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menempatkan kedaulatan sumber daya dan keberlanjutan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Dari sisi penguatan kesejahteraan masyarakat, Anggota Komite Eksekutif Papua, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, menekankan bahwa pembangunan Papua harus berangkat dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pandangan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran atau jumlah proyek, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif menjadi bukti bahwa pemerintah menempatkan manusia Papua sebagai subjek utama pembangunan.
Pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi pembeda penting dalam transformasi pembangunan Papua saat ini. Pemerintah daerah memegang peran strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa pembangunan Papua tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keharmonisan sosial dan keadilan. Visi Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis diwujudkan melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif yang seluruhnya dijalankan dalam kerangka pemajuan HAM. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat memiliki kesepahaman nilai dalam membangun Papua secara bermartabat.
HAM ditempatkan sebagai fondasi yang tidak dapat ditawar dalam setiap kebijakan, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sekolah dan fasilitas kesehatan tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dipastikan dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi dirancang untuk mendorong kemandirian, bukan ketergantungan. Dengan demikian, pembangunan Papua diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan produktif, sekaligus berdaya saing.
Stabilitas keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan. Anggota Komite Eksekutif Papua, Ignasius Yogo Triyono, menilai bahwa kondisi keamanan yang relatif terjaga memungkinkan pemerintah fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan memastikan iklim yang stabil sehingga aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan tanpa gangguan berarti. Keamanan dipahami bukan sekadar sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai upaya melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman untuk bertumbuh.
Dalam kerangka besar pemerintahan Prabowo-Gibran, Papua menjadi contoh bagaimana pembangunan nasional dijalankan dengan pendekatan inklusif dan adaptif. Kebijakan yang dirancang tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Otonomi khusus diperkuat sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat asli Papua. Pendekatan ini menegaskan komitmen negara untuk hadir secara adil dan setara di seluruh wilayah.
Melalui arah kebijakan yang jelas, sinergi lintas sektor yang kuat, serta komitmen pada HAM dan keberlanjutan, fondasi pembangunan Papua semakin kokoh. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah meletakkan kerangka kerja yang memungkinkan Papua tumbuh sebagai wilayah yang maju, harmonis, dan bermartabat, sekaligus menjadi pilar penting kemajuan Indonesia secara keseluruhan.
Berpijak pada arah kebijakan tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan ketegasan politik anggaran yang berpihak pada Papua. Alokasi dana pembangunan diarahkan secara lebih terukur, tepat sasaran, dan akuntabel agar benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur konektivitas, layanan publik, serta dukungan ekonomi rakyat terus diperkuat sebagai wujud nyata kehadiran negara. Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua, sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antardaerah.
Lebih jauh, komitmen membangun Papua ditempatkan sebagai bagian dari agenda besar persatuan nasional. Pemerintahan Prabowo-Gibran memandang Papua bukan hanya sebagai wilayah yang harus dibangun, tetapi sebagai mitra strategis dalam menjaga keutuhan dan masa depan Indonesia. Pendekatan dialogis, penghormatan terhadap budaya lokal, serta keberpihakan pada masyarakat adat menjadi bukti bahwa negara hadir dengan wajah yang humanis dan berkeadilan. Dengan fondasi kebijakan yang kuat, konsisten, dan berpihak pada rakyat, pembangunan Papua di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak menuju arah yang semakin optimistis, stabil, dan menjanjikan bagi generasi mendatang.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan Papua