Oleh: Dhita Karuniawati )*
Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dan produsen komoditas perkebunan terbesar di dunia. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, hingga kelapa telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, selama puluhan tahun kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi negara maupun kesejahteraan petani. Salah satu penyebab utamanya adalah pola pembangunan perkebunan yang masih bertumpu pada ekspor bahan mentah. Dalam konteks ini, hilirisasi menjadi kunci sekaligus penentu masa depan perkebunan Indonesia.
Hilirisasi perkebunan pada dasarnya merupakan upaya mengolah hasil perkebunan dari bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang bernilai tambah lebih tinggi. Strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Negara-negara maju telah lama membuktikan bahwa penguasaan rantai nilai hilir merupakan faktor utama dalam membangun daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda hilirisasi, termasuk di sektor perkebunan. Kementerian Kehutanan menyiapkan 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki mengatakan pemerintah telah memulai tahap awal pengembangan melalui penyandingan data lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut akan dioptimalkan untuk kegiatan hilirisasi komoditas perkebunan.
Marzuki mengatakan hilirisasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah perhutanan sosial. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tetapi juga terlibat dalam proses pengolahan. Saat ini, kelompok usaha perhutanan sosial telah mengembangkan berbagai komoditas perkebunan. Komoditas tersebut meliputi kopi, aren, kakao, kemiri, lada, pala, jambu mete, vanili, dan kelapa.
Untuk mempercepat pelaksanaan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian menyepakati sinergi hilirisasi enam komoditas utama. Keenam komoditas itu adalah kopi, kakao, kelapa, lada, pala, dan jambu mete.
Kemenhut juga menargetkan pengembangan perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare hingga 2029 mendatang. Hal itu bertujuan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Program ini akan dijalankan melalui pemanfaatan kawasan hutan berbasis agroforestri dan melibatkan masyarakat sekitar hutan.
Saat ini, perhutanan sosial telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029 melalui program ketahanan pangan berbasis masyarakat. Target pengembangan 1,1 juta hektare tersebut tersebar di 36 provinsi, 324 kabupaten/kota, dan lebih dari 3.000 desa.
Selama sembilan tahun terakhir Kemenhut telah memberikan persetujuan perhutanan sosial seluas 8,3 juta hektare kepada kelompok tani hutan dan kelompok usaha perhutanan sosial. Program ini telah menjangkau sekitar 1,4 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.
Marzuki mengatakan, melalui perhutanan sosial, masyarakat memperoleh akses legal untuk mengelola kawasan hutan dengan berbagai pola ramah lingkungan, seperti agroforestri, silvopastura, dan agro-silvofishery. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat hilirisasi perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk demi kesejahteraan petani dalam negeri lewat pendekatan approach by thematic (ABT) hingga program refocusing. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat mengatakan dengan hilirisasi, produk perkebunan tidak lagi dijual mentah tetapi diproses menjadi produk bernilai tambah yang mampu memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani.
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan menjalankan pendekatan approach by thematic (ABT), kegiatan reguler, serta program refocusing, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah.Menurut Roni, program ABT menjadi terobosan penting untuk memperkuat rantai nilai perkebunan dari hulu hingga hilir. Untuk Jawa Tengah, hilirisasi difokuskan pada tujuh komoditas strategis yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Dari jumlah tersebut, komoditas prioritas yang dikembangkan mencakup tebu, kelapa, kopi, dan jambu mete.
Secara nasional, program hilirisasi perkebunan telah mencakup lebih dari 870 ribu hektare lahan, dan Jawa Tengah termasuk salah satu provinsi prioritas. Selain hilirisasi, Kementan juga menyiapkan pendampingan teknis, penguatan kelembagaan petani, penyediaan benih unggul, serta sarana dan prasarana produksi.
Roni mengatakan pihaknya berharap dengan dukungan ini, petani di Jawa Tengah semakin produktif, mandiri, dan mampu bersaing, sehingga kontribusi perkebunan terhadap perekonomian daerah semakin meningkat.
Masa depan perkebunan Indonesia tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar volume produksi bahan mentah, melainkan oleh sejauh mana Indonesia mampu menguasai rantai nilai dari hulu hingga hilir. Hilirisasi bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memastikan perkebunan tetap relevan, berdaya saing, dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.
Dengan komitmen kebijakan yang konsisten, dukungan dunia usaha, serta partisipasi aktif petani dan masyarakat, hilirisasi perkebunan dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia. Di sinilah masa depan perkebunan Indonesia berada, bukan hanya sebagai penghasil bahan mentah, tetapi sebagai kekuatan industri berbasis sumber daya alam yang modern, berkelanjutan, dan bernilai tambah tinggi.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia