Oleh: Arik Hidayat )*
Di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian serta perlambatan di sejumlah negara mitra dagang utama, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat fondasi ekonomi domestik.
Kebijakan memperkuat fondasi ekonomi domestik ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan kebijakan yang berpihak pada stabilitas nasional, dengan menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai pilar utama ketahanan ekonomi.
Pemerintah menjalankan strategi tersebut melalui Paket Ekonomi 2025 dan program penyerapan tenaga kerja yang dirancang secara terintegrasi. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa seluruh kebijakan ini disusun untuk merespons tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Menurut Haryo, penguatan fondasi ekonomi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas makro, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan manfaat nyata berupa lapangan pekerjaan baru.
Paket Ekonomi 2025 mencakup delapan program akselerasi yang dijalankan sepanjang tahun, dilanjutkan dengan sejumlah program lanjutan pada 2026, serta program andalan penyerapan tenaga kerja.
Salah satu fokus utama pemerintah adalah percepatan penciptaan kerja bagi lulusan baru melalui Program Magang Nasional. Program ini telah menjangkau lebih dari seratus ribu peserta hingga batch ketiga, melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah. Capaian tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Selain mendorong penciptaan kerja, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada perlindungan daya beli pekerja. Kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja sektor pariwisata dengan tingkat gaji tertentu menjadi salah satu instrumen untuk menjaga pendapatan riil pekerja. Langkah ini dinilai penting agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga, sekaligus menopang aktivitas ekonomi di sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Perhatian terhadap pekerja informal juga menjadi bagian dari strategi penguatan fondasi ekonomi. Pemerintah memberikan insentif jaminan sosial berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah, khususnya di sektor transportasi dan logistik.
Kebijakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ini menjangkau ratusan ribu pekerja dan bertujuan meningkatkan rasa aman serta perlindungan sosial bagi kelompok yang selama ini rentan terhadap risiko kerja. Dengan perlindungan yang lebih baik, pemerintah berharap produktivitas dan keberlanjutan penghidupan pekerja informal dapat terjaga.
Upaya pemerintah juga mencakup perluasan akses pembiayaan perumahan bagi pekerja melalui Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Skema relaksasi suku bunga yang diterapkan diharapkan dapat membantu pekerja berpenghasilan menengah ke bawah memiliki hunian layak.
Kepemilikan rumah dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi pekerja, sekaligus memperkuat daya tahan mereka terhadap gejolak ekonomi.
Di sisi lain, Program Padat Karya Tunai tetap dipertahankan sebagai instrumen penting untuk menjaga daya serap tenaga kerja, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi. Program ini berperan sebagai jaring pengaman sekaligus sarana distribusi pendapatan yang cepat dan efektif.
Penguatan fondasi ekonomi juga dilakukan melalui akselerasi investasi dan agenda hilirisasi nasional. Himpunan Kawasan Industri Indonesia menilai arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peran pendidikan tinggi dalam mendukung investasi strategis sebagai langkah visioner.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, berpandangan bahwa dukungan perguruan tinggi terhadap 18 proyek strategis hilirisasi yang dikelola Danantara mencerminkan arah kebijakan pembangunan yang semakin terintegrasi antara pengembangan sumber daya manusia, riset, dan investasi.
HKI menilai Danantara memiliki peran krusial dalam mempercepat pembiayaan dan pelaksanaan proyek hilirisasi, sementara kawasan industri berfungsi sebagai simpul eksekusi yang memastikan kesiapan lahan, utilitas, serta ekosistem usaha. Sinergi tersebut dinilai mampu mempercepat realisasi investasi dan menciptakan dampak ekonomi yang nyata.
Menurut Ma’ruf, keberhasilan proyek strategis hilirisasi akan membentuk siklus pertumbuhan yang saling menguatkan, di mana investasi mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja, dan penguatan ekosistem industri meningkatkan daya saing nasional.
Dalam mendukung percepatan investasi, HKI menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, termasuk dalam fasilitasi perizinan dan penyelesaian berbagai hambatan yang kerap dihadapi investor.
Di saat yang sama, HKI juga berkomitmen menjembatani kebutuhan industri dengan dunia pendidikan melalui penyelarasan kurikulum dan penguatan riset terapan, sebagaimana ditegaskan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani pada Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025.
Penguatan fondasi ekonomi tidak hanya bertumpu pada sektor industri besar, tetapi juga pada ekonomi rakyat di tingkat desa. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menjelaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dirancang sebagai solusi atas keterbatasan lapangan kerja, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang menghadapi tantangan pasar kerja. Koperasi desa diharapkan membuka ruang ekonomi baru melalui unit usaha produktif, layanan berbasis komunitas, dan penciptaan lapangan kerja lokal.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional sebagai prasyarat utama penciptaan lapangan pekerjaan.
Dengan pendekatan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah berupaya memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja dan kesejahteraan yang lebih merata.