Oleh: Loa Murib
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam menjamin hak dasar anak-anak atas gizi yang layak dan berkeadilan. Di tengahtantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar, khususnya di wilayah pegunungan, kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai ketimpangankualitas sumber daya manusia. MBG tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhanmakan harian, tetapi sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Papua agar mampu tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing setara dengan anak-anak di wilayah lain.
Komitmen tersebut tercermin dari peninjauan langsung Wakil Presiden Gibran RakabumingRaka terhadap pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden menegaskan bahwa pemenuhangizi yang baik merupakan fondasi utama bagi anak-anak untuk dapat belajar secara optimal, tumbuh dengan kondisi kesehatan yang prima, serta mempersiapkan diri menjadi generasipenerus yang kelak berkontribusi membangun daerahnya sendiri. Peninjauan lapangandilakukan untuk memastikan program unggulan pemerintah ini berjalan sesuai tujuan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para siswa, khususnya di wilayah dengan tantanganakses seperti Papua Pegunungan.
Pelaksanaan MBG di sekolah tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalammenjaga kualitas dan standar gizi. Menu yang disajikan kepada para siswa mencerminkanprinsip gizi seimbang, dengan kombinasi protein, sayuran, serta buah sebagai pelengkapnutrisi. Pendekatan ini menandakan bahwa MBG dirancang secara terukur dan tidak bersifatseremonial. Pemerintah memahami bahwa kualitas asupan gizi berpengaruh langsungterhadap konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, dan perkembangan fisik serta kognitif anak-anak usia sekolah.
Dari sisi pelaksana pendidikan, Kepala SMA Negeri 1 Wamena Yosep Suryo Wibisono menyampaikan bahwa program MBG telah dijalankan sejak awal pencanangan oleh PresidenPrabowo Subianto dan secara umum mendapatkan respons yang sangat positif dari para siswa. Antusiasme tersebut terlihat dari tingginya perhatian siswa terhadap keberlangsunganprogram, bahkan mereka secara aktif menanyakan ketika distribusi makanan mengalamiketerlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi bagian penting dari aktivitassekolah dan memberi dampak nyata bagi keseharian peserta didik.
Meski demikian, Yosep juga mengakui adanya dinamika kecil dalam pelaksanaan, sepertiperbedaan persepsi siswa terkait porsi makanan. Namun secara umum, tidak terdapat keluhanberarti dan mayoritas siswa menerima program ini dengan baik. Kondisi tersebutmencerminkan bahwa MBG berjalan sesuai harapan dan mampu menjawab kebutuhan dasarsiswa di lingkungan sekolah. Tantangan lain yang masih dihadapi adalah kekhawatiransebagian kecil orang tua terhadap program tersebut, yang dinilai sebagai hal wajar dalamproses awal implementasi kebijakan baru. Oleh karena itu, upaya membangun kepercayaanpublik menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintahpusat.
Langkah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya membentuk satuan tugas khusus untukmengawasi distribusi dan keamanan pangan patut diapresiasi. Pengawasan ini sejalan denganarahan pemerintah pusat agar pelaksanaan MBG tidak hanya menjangkau sasaran, tetapi juga terjamin dari sisi keamanan dan kualitas. Dengan sistem pengawasan yang ketat, kekhawatiran masyarakat dapat diminimalkan dan kepercayaan terhadap program semakinmenguat. Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok usia rentan yang membutuhkan perlindungan maksimal.
Secara struktural, pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan menunjukkan pendekatankebijakan yang adaptif terhadap kondisi wilayah. Nilai satu porsi MBG yang ditetapkan lebihtinggi mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap tantangan logistik dan distribusi di daerah pegunungan. Dukungan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program sertakeberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut memperlihatkan bahwaMBG dijalankan dengan sistem yang terencana dan berkelanjutan. Program ini telahmenjangkau ribuan siswa dari puluhan sekolah, menjadi bukti nyata bahwa kebijakannasional dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke daerah terpencil.
Lebih jauh, MBG memiliki makna strategis dalam konteks pembangunan Papua. Pemenuhangizi anak sekolah merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara simultan. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, siswa dapat mengikutiproses belajar dengan lebih fokus dan konsisten. Dampak jangka panjangnya adalahterciptanya sumber daya manusia Papua yang lebih unggul, produktif, dan siap berperandalam pembangunan daerahnya sendiri.
Ke depan, konsistensi pelaksanaan dan perluasan jangkauan MBG harus terus dijaga. Pemerintah perlu memastikan program ini menjangkau lebih banyak sekolah, terutama di wilayah pegunungan dan kelompok rentan lainnya. MBG harus dipandang sebagai investasistrategis negara dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan keberlanjutankebijakan, pengawasan yang ketat, serta dukungan masyarakat, MBG berpotensi menjaditonggak penting dalam mewujudkan keadilan gizi nasional.
Pada akhirnya, pelaksanaan MBG di Papua menegaskan bahwa negara hadir hingga ke Bumi Cenderawasih dengan kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Komitmen pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, serta keterlibatan sekolah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Keadilan gizi yang diwujudkan hari inimerupakan fondasi bagi Papua yang lebih sehat, berdaya, dan setara dalam perjalananmenuju Indonesia maju.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur



