Oleh: Wulan Primasari )*
Upaya pemerintah dalam menangani dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan arah pemulihan yang semakin nyata. Setelah melewati fase tanggap darurat, berbagai skema bantuan yang disiapkan pemerintah mulai menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat terdampak, sekaligus menjadi fondasi awal bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga. Pendekatan yang ditempuh tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga dirancang untuk memastikan keberlanjutan pemulihan hingga kondisi masyarakat kembali stabil.
Pemerintah menyiapkan beragam skema perlindungan sosial bagi para penyintas bencana, mulai dari penyediaan hunian sementara hingga dukungan menuju hunian tetap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa warga terdampak akan mendapatkan jaminan hidup selama masa awal pemulihan.
Skema perlindungan sosial ini dirancang untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi pada periode kritis setelah bencana, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan. Pemerintah juga menyadari bahwa standar bantuan yang selama ini digunakan masih mengacu pada ketentuan lama, sehingga membuka ruang evaluasi agar besaran bantuan dapat lebih relevan dengan kondisi saat ini.
Selain jaminan hidup, pemerintah menyalurkan bantuan tambahan bagi keluarga terdampak untuk melengkapi kebutuhan dasar rumah tangga setelah mereka menempati hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan ini mencakup perlengkapan rumah tangga esensial yang dibutuhkan untuk memulai kembali kehidupan sehari-hari.
Pemerintah menilai perlengkapan rumah tangga esensial penting agar warga tidak hanya memiliki tempat tinggal, tetapi juga dapat menjalani aktivitas rumah tangga secara layak dan bermartabat. Nilai bantuan tersebut pun masih dimungkinkan untuk disesuaikan seiring evaluasi kebijakan lintas kementerian.
Aspek pemulihan ekonomi turut menjadi perhatian utama pemerintah. Kementerian Sosial menyiapkan bantuan pemberdayaan ekonomi tahap awal bagi keluarga terdampak, dengan tujuan menghidupkan kembali aktivitas produktif warga. Dukungan ini diharapkan menjadi pemicu awal bagi masyarakat untuk kembali bekerja, berusaha, dan memperoleh penghasilan, sehingga ketergantungan pada bantuan dapat berkurang secara bertahap. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk tidak hanya memulihkan kondisi fisik pascabencana, tetapi juga menguatkan ketahanan ekonomi masyarakat.
Pemerintah juga memberikan santunan kepada korban bencana sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya. Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia serta kepada korban yang mengalami luka berat. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kepedulian negara yang tidak hanya hadir pada saat darurat, tetapi juga memberikan perlindungan sosial bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat bencana.
Di sektor pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mengoperasikan dapur umum di wilayah terdampak. Puluhan titik dapur umum beroperasi setiap hari dan menyajikan ratusan ribu porsi makanan bagi masyarakat. Keberlanjutan operasional dapur umum ini menjadi penopang utama bagi warga yang masih berada di pengungsian atau belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Pemerintah memastikan dapur umum tetap berjalan dan bahkan menyesuaikan kapasitasnya sesuai kebutuhan di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menilai bahwa capaian penanganan bencana di Sumatera menunjukkan kemajuan meskipun tingkat pemulihan berbeda di setiap daerah. Variasi tersebut dipengaruhi oleh tingkat kerusakan serta aksesibilitas wilayah terdampak.
Namun, sejumlah daerah yang sebelumnya terisolasi kini telah terbuka, sehingga distribusi logistik dan layanan dasar mulai kembali normal. Pemerintah pusat terus mengerahkan personel TNI, Polri, serta alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum sesuai arahan Presiden untuk mempercepat pembukaan akses dan pemulihan infrastruktur.
Selain pembukaan akses jalan, pemerintah juga secara bertahap memulihkan pasokan listrik, BBM, dan LPG di wilayah terdampak. Pemulihan layanan dasar ini dinilai krusial karena menjadi penopang utama aktivitas masyarakat dan pelayanan publik. Di sektor kesehatan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan dilaporkan telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih dalam kapasitas terbatas. Pemerintah terus memastikan layanan kesehatan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.
Peran TNI Angkatan Darat menjadi salah satu kunci dalam pemulihan infrastruktur, khususnya jembatan yang rusak akibat bencana. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, menjelaskan bahwa TNI AD ditugaskan untuk menangani jembatan terdampak di berbagai wilayah Sumatera.
Sejumlah jembatan Bailey telah disiapkan dan sebagian di antaranya sudah berhasil dipasang dan digunakan oleh masyarakat. Proses pembangunan jembatan lainnya masih berlangsung, meskipun menghadapi tantangan medan, keterbatasan akses, dan logistik.
Selain jembatan Bailey, TNI AD juga menangani rencana perbaikan puluhan jembatan Aramco yang membutuhkan proses lebih kompleks. Pemerintah menyadari bahwa pemulihan infrastruktur tidak dapat dilakukan secara instan, namun kerja berkelanjutan aparat di lapangan menunjukkan komitmen kuat negara untuk menghubungkan kembali wilayah-wilayah terdampak.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase darurat. Melalui perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan layanan dasar, negara hadir untuk memastikan masyarakat terdampak dapat bangkit secara bertahap. Pendekatan menyeluruh ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memulihkan kehidupan warga pasca banjir, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa negara bekerja nyata dalam situasi krisis.
*) Pengamat Sosial dan Kemanusiaan – Forum Keadilan Sosial Aceh Mandiri