Oleh: Didin Waluyo)*
Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.
Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.
Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, 3 lokasi di Bali-Nusra, 3 lokasi di Kepulauan Maluku, dan 3 lokasi di Papua.
Proses waktu pembangunan Sekolah Rakyat telah dimulai sejak September 2025 untuk proses Lelang dan persiapan konstruksi. Ditargetkan pemerintah, pembangunan fisik Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026 agar siap digunakanuntuk tahun ajaran 2026/2027.
Dody memaparkan, manfaat Sekolah Rakyat diantaranya memberikan Pendidikan formal gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2), mendukung Pendidikan inklusif untuk membantu memutus rantai kemiskinan, dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah.
Sebagai contoh, pemerintah akan mempercepat Pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Natuna. Sekolah tersebut akan berdiri di Kawasan Kompleks Masjid Agung Natuna, menggantikan fasilitas sementara yang selama iniberoperasi di Asrama Haji.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Puryanti, mengungkapkan bahwa seluruhpersiapan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Pekerjaan fisik telah dimulaiawal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pertengahan tahun 2026.
Puryanti menjelaskan, Gedung Sekolah Rakyat permanen ini akan memiliki fasilitasyang sangat lengkap. Total terdapat 36 ruang belajar (rumbel) yang disiapkan untuktiga jenjang pendidikan, yakni tingkat SD sebanyak 18 rumbel, Tingkat SMP 9 rumbel, dan Tingkat SMA 9 rumbel.
Selain itu, lanjutnya, Kawasan sekolah nantinya juga akan dilengkapi fasilitaspendukung yang memadai agar proses pembelajaran berjalan maksimal. Ia yakindengan kapasitas ruangan yang jauh lebih besar dan fasilitas yang representatif, jumlah penerimaan siswa pada tahun ajaran berikutnya bakal meningkat signifikan.
Puryanti mengungkapkan, peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu menjadisolusi bagi akses pendidikan anak-anak di Natuna, terutama dari keluarga yang rentan. Pembangunan sekolah ini akan dikerjakan langsung oleh SatkerKementerian PU yang berada di Tingkat Provinsi. Dengan dukungan penuh daripemerintah pusat, Pembangunan diproyeksikan berjalan cepat dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Natuna sendiri sangat menyambut pembangunan tersebutdan menganggapnya sebagai tonggak penting peningkatan layanan Pendidikan di daerah perbatasan. Kehadiran Sekolah Rakyat permanen dengan fasilitas lengkapdiharapkan dapat mendorong pemerataan pendidikan dan pembuka peluang lebihluas bagi anak-anak Natuna untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul, optimistis Pembangunan Gedung fasilitas penunjang Sekolah Rakyat yang ditanganioleh Kementerian PU berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Iamemastikan Kemensos akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU untukmemastikan Pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilaksanakan sesuai standar dan target waktu yang ditetapkan.
Pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat ini pada akhirnya bukan hanya soalmenghadirkan gedung sekolah baru, tetapi juga tentang memperkuat fondasikeadilan sosial dalam pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang lebih luasbagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah berupaya memastikanbahwa masa depan mereka tidak lagi ditentukan oleh batasan ekonomi.
Namun, komitmen pembangunan infrastruktur saja tidak cukup tanpa adanyapengelolaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat dan daerahperlu bekerja erat agar kualitas pendidikan yang dihadirkan sejalan dengan fasilitasfisik yang dibangun.
Jika seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat dapatmenjadi model pendidikan baru yang inklusif dan berkeadilan. Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur seberapa serius negara menempatkan pendidikan sebagai pondasi utama kemajuan bangsa.
)* Penulis merupakan Aktivis Pendidikan