Pengakuan Pahlawan untuk Soeharto Bukti Negara Menilai Jasa Secara Objektif

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Penyerahan plakat dan dokumen dilakukan di Istana Negara kepada putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut, selaku ahli waris.

Pemberian gelar ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menilai keputusan tersebut perlu disikapi secara rasional dengan mempertimbangkan jasa besar Soeharto bagi bangsa.

“Kita harus menerima itu dengan kenyataan bahwa mungkin saja Pak Harto ada sedikit kekurangan, tapi lebih banyak jasanya kepada negara ini,” kata JK di Kompleks Parlemen.

Ia menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki ketidaksempurnaan. “Bahwa dia ada kekurangan, ya semua orang ada kekurangan. Siapa sih yang lebih sempurna, kan tidak ada juga,” ujarnya.

Menurut JK, pencapaian Soeharto dalam membawa Indonesia menuju masa pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak dapat diabaikan.

Ia mengingatkan publik agar menilai Soeharto secara menyeluruh, termasuk keberhasilan membangun ekonomi nasional.

“Beliau telah membawa negeri ini lebih baik dan juga membawa pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Saat Pak Harto itu bisa 7–8 persen, dan setelah itu sulit dicapai lagi,” ucapnya.

JK juga mengakui adanya aspek sejarah yang kompleks, namun ia menilai kontribusi besar Soeharto dalam stabilitas ekonomi tetap patut dihargai.

“Ya, kita lihat dari dua sisi ada kekurangan, tapi juga ada keberhasilan besar yang patut dihargai,” pungkasnya.

Anggota DPR, Nurul Arifin, turut menilai Soeharto sebagai tokoh yang menjaga arah pembangunan bangsa pada masa-masa kritis.

“Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul.

Ia menyebut berbagai keberhasilan era Soeharto, termasuk Repelita, swasembada pangan, serta penguatan industri dasar, sebagai bukti nyata kemampuan Soeharto dalam menata perekonomian secara terencana.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, juga menekankan pentingnya penilaian objektif terhadap sosok Soeharto.

“Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional. Ini bukan soal politik, tetapi kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” tegasnya.

Firman menyebut masa pemerintahan Soeharto sebagai periode dengan stabilitas ekonomi yang kuat, kemajuan pendidikan, pertanian, dan infrastruktur, yang menurutnya memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini