Pemberdayaan UMKM Terus Digencarkan demi Pemerataan Ekonomi lebih Inklusif

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam mendorong pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak pemerataan ekonomi nasional. Melalui berbagai program pendampingan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar, pemerintah memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan dalam menciptakan pembangunan yang inklusif.

Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan pihaknya mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi tepat guna meningkatkan daya saing dan memperluas kapasitas produksi. Menurut Arif, penerapan teknologi tersebut terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

“Jika UMKM ingin memasuki produksi massal, maka skala ekonominya harus terpenuhi agar biaya produksi dapat ditekan. Salah satu caranya adalah melalui penggunaan alat bantu berbasis teknologi tepat guna,” kata Arif.

Arif mengungkapkan, pada 2025 Kementerian UMKM melalui pembiayaan DAK Nonfisik bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur. Kerja sama ini dilakukan untuk menghubungkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan rantai pasok industri.

Program tersebut meliputi pelatihan bagi 4.649 peserta, pendampingan oleh 198 tenaga pendamping, serta inkubasi bagi 75 tenant. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan kapasitas produksi.

“Selain itu juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital dan peningkatan kualitas produk. Keterhubungan ini diharapkan mampu memperkuat rantai pasok lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah,” ujarnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, Pertamina terus mendukung UMKM Naik Kelas. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Kalimantan Selatan dan Rumah BUMN Pertamina Banjarmasin.

“Dengan cara memperkuat kolaborasi lintas fungsi dan lintas wilayah sehingga diharapkan makin memperkuat UMKM yang berada di daerah sehingga dapat meningkat kualitas produknya dan menjadi agregator juga di komunitasnya untuk memperluas dampak ekonomi dan sosial,” ujar Baron.

Baron menambahkan, kolaborasi semacam ini sejalan dengan komitmen Pertamina dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 8 (Decent Work and Economic Growth) dan 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), serta mendukung Asta Cita ke-6 pemerintah tentang pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Dengan sinergi antara unit bisnis dan program sosial perusahaan, Pertamina terus menghadirkan solusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan ekosistem UMKM nasional,” tutup Baron.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini