Program MBG Tingkatkan Gizi Anak Dan Bantu Cegah Penyakit Sejak Dini

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi memperluas layanan di sejumlah sekolah dasar dan menengah dengan fokus ganda yaitu memperbaiki status gizi harian anak serta mencegah munculnya penyakit sejak dini melalui intervensi terintegrasi di lingkungan sekolah. Program ini menghadirkan menu seimbang yang mengutamakan protein hewani, sayur, buah, dan sumber karbohidrat kompleks, disertai praktik higienitas dapur dan rantai pasok yang ketat agar makanan aman, bergizi, dan diterima anak.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin P. Octavianus mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak dan generasi muda, sehingga lebih terlindungi dari risiko penyakit menular seperti TBC.

“Upaya ini adalah investasi untuk kualitas manusia Indonesia. Eliminasi TBC bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang menjaga produktivitas dan masa depan bangsa,” kata Wamenkes

Di tahap implementasi, penyelenggara memastikan standarisasi porsi dan kandungan gizi sesuai kelompok usia, pelabelan alergen, serta pengawasan suhu penyimpanan dan distribusi makanan. Verifikasi berlapis dilakukan mulai dari seleksi pemasok, uji kualitas bahan, hingga audit rutin lokasi produksi. Langkah ini didesain untuk menekan risiko kontaminasi, kejadian keracunan pangan, serta memastikan konsistensi mutu antarsekolah.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha menjelaskan edukasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) gizi juga terus diberikan secara berkala agar anak dan orang tua memahami pola makan seimbang, kebersihan tangan, serta kebiasaan minum air putih

“Dengan data pemantauan yang rapi, sekolah bisa cepat bertindak bila terlihat gejala risiko gizi pada peserta didik,” ujarnya

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama menegaskan pencegahan penyakit sejak dini berjalan beriringan dengan penyediaan menu yaitu sekolah melakukan pemantauan pertumbuhan sederhana seperti pengukuran tinggi-berat badan, indeks massa tubuh, serta tanda klinis yang mengarah pada anemia atau masalah gizi lainnya.

“Pencegahan stunting, anemia, dan obesitas harus dilakukan bersama oleh sekolah, puskesmas, orang tua, serta pelaku UMKM pangan lokal. MBG menjadi jembatan yang menghubungkan semua pihak dalam satu ekosistem,” ucap Lia.

Program MBG terbuka untuk kemitraan dengan komunitas, puskesmas, dan UMKM demi memperkuat ketahanan pangan sekolah. Informasi lebih lanjut dan permohonan liputan dapat disampaikan melalui Humas MBG setempat. Dengan intervensi terarah dan kolaboratif, MBG menyiapkan generasi yang lebih sehat, fokus belajar, dan berdaya saing

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini