MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat strategi hilirisasi industri sebagai langkah kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utamanya adalah pada komoditas kelapa sawit, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong diversifikasi produk turunan dan memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di dalam negeri.
Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029. Untuk mencapai ambisi tersebut, strategi percepatan hilirisasi industri menjadi kunci, terutama pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.
“Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu fokus utama pemerintah untuk mendorong percepatan hilirisasi produk turunan,” ujar Dida. Menurutnya, diversifikasi produk hilir sawit tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial, tetapi juga menyentuh aspek strategis lain seperti ketahanan energi, penghematan devisa, hingga kontribusi terhadap isu lingkungan global.
Salah satu contoh konkret dari upaya tersebut adalah penerapan program biodiesel berbasis sawit yang kini telah memasuki tahap B40, yakni campuran 40 persen biodiesel dalam solar. Program ini diproyeksikan menyerap CPO hingga 15,6 juta kiloliter. “Artinya, kebutuhan energi kita bisa lebih banyak dipenuhi dari dalam negeri dan tidak terlalu bergantung pada impor solar,” jelas Dida.
Selain memperkuat industri di tingkat nasional, dukungan terhadap UMKM sawit juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Helmi Muhansah, menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat ekosistem perkebunan sawit melalui berbagai program seperti peremajaan sawit rakyat, penyediaan sarana-prasarana perkebunan, beasiswa sumber daya manusia (SDM) sawit, pelatihan bagi petani, serta dukungan penguatan UMKM sawit.
“Selain terus memperkuat aspek hulu, para petani sawit juga dapat mendiversifikasi pendapatan selain dari TBS (Tandan Buah Segar),” ujarnya. Diversifikasi tersebut, kata Helmi, memungkinkan petani sawit untuk memanfaatkan produk turunan sawit seperti minyak goreng kemasan, sabun, lilin, hingga kosmetik alami untuk dikembangkan di skala usaha kecil menengah.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga menjadi kontribusi nyata terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. “Ini mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen lewat peningkatan konsumsi dalam negeri melalui barang-barang yang berasal dari UMKM sawit,” tambah Helmi.
Di sisi lain, pelaku industri juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah mendorong hilirisasi sawit yang inklusif. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menilai bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem hilir sawit merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan manfaat industri.
“GAPKI mendukung UMKM yang menggunakan produk turunan sawit. Hilirisasi yang inklusif akan memastikan manfaat industri sawit dirasakan hingga lapisan terbawah ekonomi. Dengan begitu, UMKM bisa semakin tangguh, lapangan kerja tercipta lebih luas, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat diwujudkan,” ujar Eddy.
Eddy juga menambahkan bahwa hilirisasi sawit membuka peluang inovasi besar bagi UMKM. Semakin banyak produk berbahan sawit yang dikembangkan, semakin tinggi pula variasi dan nilai jual yang bisa ditawarkan. “Dengan semakin banyak produk berbahan sawit, variasi produk bertambah, penjualan meningkat, dan UMKM pun bisa terus bertahan bahkan berkembang,” ungkapnya.
Upaya pemerintah, lembaga pengelola dana perkebunan, dan pelaku industri ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mengoptimalkan potensi sawit tidak hanya sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Dengan dorongan hilirisasi dan diversifikasi produk turunan sawit yang melibatkan UMKM, Indonesia berpotensi besar menjadi pemain utama dalam rantai pasok global sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional.