MataIndonesia, Jakarta – Pemerintah memastikan setiap rencana pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, akan mengutamakan kelestarian lingkungan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Pulau yang menjadi bagian Situs Warisan Dunia UNESCO sejak 1991 itu akan dikembangkan dengan prinsip ekowisata yang ketat.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, setiap pihak yang membangun di kawasan tersebut wajib mematuhi aturan konservasi.
“Saya akan pastikan, kalaupun pihak swasta membangun, yang paling utama adalah menjaga ekologi. Jangan sampai merusak lingkungan atau habitat komodo,” ujar Raja Juli Antoni.
Ia menjelaskan, pemanfaatan kawasan di zona pemanfaatan tetap dimungkinkan selama berlandaskan kajian ilmiah dan melalui proses persetujuan yang ketat. Sejak 2014, PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT KWE) telah mengantongi izin pemanfaatan pariwisata, namun hingga kini pembangunan fisik belum dilakukan. Menurutnya, setiap rencana akan melalui penilaian dampak lingkungan yang melibatkan UNESCO.
“Kita juga akan periksa kembali rencana pembangunan, termasuk isu tentang ratusan vila. Data-data masih harus kita sempurnakan kembali,” tegas Raja Juli Antoni.
Ia memastikan desain fasilitas nantinya tidak bersifat permanen, melainkan mudah dipindahkan agar ekosistem tetap terjaga.
Sejalan dengan itu, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Destika Cahyana menilai rencana pembangunan dapat berjalan tanpa masalah selama sesuai peraturan dan menjaga habitat komodo.
“Kalau secara status lahannya itu sudah sesuai aturan, itu sebetulnya no problem, mau dibangun vila juga ya sepanjang tidak merusak lingkungan dan habitat komodo. Itu yang pertama,” ungkap Destika Cahyana.
Ia menambahkan, proporsi lahan hijau harus tetap dominan untuk mencegah erosi dan kerusakan laut.
“Proporsi antara area hijau dan bangunan harus dijaga. Jangan sampai tanah terbuka yang berpotensi menimbulkan erosi dan merusak laut,” tambahnya.
Destika juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal melalui koperasi atau BUMDes agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.
“Sepanjang semuanya dijaga dan melibatkan masyarakat, ini justru peluang,” pungkasnya.
Dengan pendekatan konservasi yang terintegrasi dan partisipasi aktif masyarakat, Pulau Padar berpotensi menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang menjaga keindahan alam sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.