Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah resmi meluncurkan tiga program prioritas nasional sepanjang Juli 2025 sebagai bagian dari strategi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong pemerataan pembangunan. Ketiga program ini juga menjadi momentum awal menuju peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hassan Nasbi menyatakan, fokus utama pemerintah mencakup tiga sektor penting: pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.
“Pemerintah memiliki tiga senjata utama untuk memutus rantai kemiskinan dan menuju Indonesia Emas,” ujar Hassan.
Program pertama adalah Sekolah Rakyat, yakni sistem pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Di fasilitas ini, peserta didik akan menerima pendidikan formal dengan kurikulum nasional, tempat tinggal layak, dan makanan tiga kali sehari—semuanya ditanggung oleh negara. Sebanyak 100 sekolah akan dibangun pada tahap awal.
“Sekolah rakyat ini untuk mereka yang bahkan belum pernah tersentuh program pendidikan gratis. Di sinilah negara benar-benar hadir,” tegas Hassan.
Program kedua bertajuk Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang akan diterapkan di seluruh jenjang sekolah dari SD hingga SMA.
Pemeriksaan ini meliputi kesehatan fisik dan mental, seperti gigi, telinga, tekanan darah, skrining TBC, hingga evaluasi psikologis.
Menurut pemerintah, peningkatan kualitas SDM harus dimulai dari intervensi kesehatan sejak dini, bukan hanya lewat pendidikan.
Program ketiga adalah Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia sebagai bagian dari strategi distribusi ekonomi berbasis kerakyatan.
“Ini bukan sekadar perayaan kemerdekaan, melainkan langkah nyata untuk membagi hasil kemerdekaan ke seluruh rakyat,” kata Hassan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh timpang.
“Kemakmuran Indonesia harus dimulai dari daerah. Pendekatan pembangunan kita harus inklusif, sadar, dan terintegrasi,” ujarnya.
Rachmat menjelaskan bahwa Trisula Pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 terdiri dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan SDM berkualitas.
Program koperasi dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat yang tangguh, selama disertai tata kelola baik dan penguatan kelembagaan.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar proyek atau label kosong. “Koperasi adalah jalan khas Indonesia, bukan sekadar warisan sejarah,” ujar Ibas.
Ia menekankan pentingnya transparansi dan kepemimpinan dalam membangun 80 ribu koperasi. “Kalau dikelola asal-asalan, digitalisasi justru bisa mempercepat kegagalan,” pungkasnya.