Kolaborasi Danantara dan Pemerintah Percepat Akses Hunian Layak

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kolaborasi strategis dengan pemerintah dalam upaya mempercepat akses terhadap hu-nian layak bagi masyarakat Indonesia. BPI Danantara memberikan dukungan penuh terhadap Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Per-mukiman (PKP) dengan menyalurkan bantuan modal sebesar Rp130 triliun.

Dana tersebut akan diproyeksikan sebagai bagian dari restrukturisasi dan pengem-bangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang secara khusus diarahkan untuk sektor pe-rumahan rakyat.

Komitmen pemberian modal ini dibahas dalam rapat kesiapan melalui working group bersama yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara, dan bank-bank anggota Himbara. Bantuan modal akan difokuskan untuk mendukung pembiayaan pe-rumahan melalui skema KUR Perumahan.

Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak dan ter-jangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli 2025.

Peraturan itu diperlukan sebagai landasan peraturan pelaksanaan pembangunan pe-rumahan bagi masyarakat mengingat pemerintah akan segera mengucurkan dana dari Danantara untuk sektor perumahan sebesar Rp 130 triliun.

“Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini,” ujar Ara.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga menargetkan untuk menyelesaikan sejumlah Pera-turan Menteri untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan program di lapangan yang terkait skema dan mekanisme pembiayaan dan pembangunan rumah untuk masyarakat.

“Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp 130 T tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi mem-bangun rumah yang layak dan terjangkau serta berkualitas,” kata Ara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah, pemerintah menaikkan pla-fon KUR perumahan hingga Rp5 miliar, khusus ditujukan bagi pelaku usaha atau kon-traktor berskala kecil dan menengah. Kriteria yang ditetapkan meliputi usaha dengan modal maksimal Rp5 miliar atau omzet hingga Rp50 miliar. Dana ini ditujukan untuk membiayai pembangunan sekitar 38-40 unit rumah tipe 36, dengan tenor pinjaman anta-ra empat hingga lima tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan meluncurkan KUR sektor perumahan khususnya untuk UMKM bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan tipe 36.

“Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, se-dangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” jelas Air-langga.

Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak dan ter-jangkau.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Akselerasi Hilirisasi sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Oleh: Arga Pratama )* Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai strategi utama dalam mempercepattransformasi ekonomi nasional. Kebijakan ini tidak sekadar mengubah pola eksporbahan mentah menjadi produk bernilai tambah, tetapi dirancang sebagai fondasipenguatan struktur industri dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Komitmen tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto saat memaparkan 18 proyek hilirisasi kepada pelaku usaha Amerika Serikat dalam forum di US Chamber of Commerce, Washington DC. Presiden menilai percepatan pembangunan industripengolahan menjadi langkah krusial agar Indonesia tidak lagi bergantung pada eksporkomoditas mentah. Menurut Presiden, proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari strategi besar untukmendorong nilai tambah sumber daya alam, memperluas lapangan kerja, danmemperkuat fondasi industri nasional. Pemerintah juga menyiapkan proyek pengolahansampah menjadi energi senilai 3 miliar dolar AS sebagai bagian dari integrasi hilirisasidengan agenda ketahanan energi dan pengelolaan lingkungan. Dalam mendukung pembiayaan dan percepatan proyek, pemerintah mengandalkanperan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia sebagai motor investasi. Presiden berpandangan bahwa penguatan industri pengolahan akan menjadi kunciagar Indonesia mampu naik kelas dalam rantai pasok global, sekaligus menarikperusahaan internasional untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi strategisdi kawasan. Akselerasi hilirisasi juga diperkuat oleh pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Langkah ini diarahkan untuk memastikanefisiensi logistik sehingga industri pengolahan dapat tumbuh dengan biaya yang kompetitif dan distribusi yang lancar. Di sektor energi dan mineral, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwapemerintah terus mengembangkan ekosistem industri baterai kendaraan listrik secaraterintegrasi. Rantai produksi mencakup pertambangan nikel, smelter, fasilitas HPAL, produksi prekursor dan katoda, hingga manufaktur sel baterai. Nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai 7 hingga 8 miliar dolar AS. Fasilitas tahap awal berkapasitas 10 gigawatt telah beroperasi sejak 2023 dan akandiperluas dengan tambahan 20 gigawatt. Pemerintah memandang pengembangan inisebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasokglobal industri baterai dan kendaraan listrik. Bahlil menekankan bahwa hilirisasi harus memberikan nilai tambah maksimal bagiperekonomian nasional. Ia menilai ekosistem baterai tidak hanya meningkatkan nilaitambah mineral, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuatketahanan energi. Pasokan bahan baku nikel akan didukung oleh PT Aneka Tambang Tbk, dengan target kepemilikan mayoritas tetap berada di tangan negara sesuaiamanat konstitusi. Peran BUMN dalam akselerasi hilirisasi juga terlihat melalui MIND ID sebagai holding industri pertambangan. Sepanjang 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi tercatatmencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasionalRp1.931,2 triliun. Capaian ini menunjukkan hilirisasi telah menjadi motor utamapertumbuhan investasi. MIND ID memperkuat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral seperti bauksit, tembaga, dan nikel. Di saat yang sama, fungsi hubungan masyarakatdan kelembagaan diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikandukungan berkelanjutan terhadap proyek strategis. Head...
- Advertisement -

Baca berita yang ini