Pemerintah Integrasikan Pembangunan Tanggul Laut dengan Jalur Tol

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi integrasi proyek infrastruktur strategis nasional di wilayah Pantai Utara Jawa. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang dirancang menyatu dengan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Selain menjadi solusi atas kemacetan lalu lintas di jalur Pantura, proyek ini juga berfungsi sebagai proteksi pesisir terhadap ancaman banjir rob yang semakin parah akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat progres pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung telah mencapai 44,26% per 12 Juni 2025. Ruas sepanjang 10,64 kilometer ini dibangun di atas laut, terintegrasi dengan sistem tanggul yang akan menjadi garda depan pertahanan wilayah pesisir Semarang dan kawasan industri Terboyo. Sementara itu, Seksi 2 yang menghubungkan Sayung-Demak sepanjang 16,31 km di daratan telah resmi beroperasi sejak Februari 2023.

Pembangunan tol dan tanggul laut ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian banjir melalui proyek Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan. Dua kolam retensi tersebut diproyeksikan mampu mereduksi banjir hingga 4.429 hektare di tiga kecamatan di Semarang serta melindungi lebih dari 254 ribu jiwa.

“Jalan tol ini mengurangi beban lalu lintas di Jalan Pantura Jawa yang sudah sangat padat dan sering mengalami kemacetan,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng tengah mendorong inovasi dengan mengusulkan konsep hybrid sea wall untuk perpanjangan tanggul dari Demak ke Jepara. Dengan memanfaatkan beton ringan kelontong dan material urugan, struktur tanggul akan disusun untuk mengembalikan ekosistem pantai sekaligus menambah kekuatan konstruksi.

“Konsep dari Undip ini lebih hemat dan ramah lingkungan, karena bisa menjadi media tanam mangrove,” jelas Taj Yasin.

Senada, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa fungsionalisasi tanggul laut akan dimulai pada Januari 2026. Pada tahap awal, tanggul ini akan memisahkan laut lepas dari wilayah permukiman pesisir sebelum tol resmi dibuka untuk kendaraan.

“Januari 2026 nanti sudah fungsional, belum operasional,” ujarnya saat meninjau proyek kolam retensi Terboyo, 27 Mei lalu.

Sementara itu, dalam skala nasional, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya di International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Presiden menyatakan proyek sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun, dengan estimasi waktu pembangunan antara 15–20 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: ‘Perjalanan 1.000 kilometer dimulai oleh satu langkah’. Kita akan segera mulai itu,” kata Presiden Prabowo dengan penuh optimisme.

Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ketertarikan berbagai negara terhadap proyek ini, mulai dari Belanda, China, Korea Selatan, hingga Jepang.

“Belanda telah menyelesaikan studi kelayakan proyek ini sejak 2020 dan siap berkolaborasi melalui perusahaan-perusahaan teknik mereka,” kata AHY.

Proyek tanggul laut raksasa yang terintegrasi dengan jalur tol bukan hanya simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga tonggak komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan iklim dan risiko pesisir secara terencana dan berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini