Danantara Dorong Ekosistem Pembiayaan Perumahan Berkelanjutan

Baca Juga

Oleh : Raditya Rahman )*

Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin percaya diri dalam membiayai pembangunan strategis dengan mengandalkan kekuatan domestik. Salah satu langkah nyata adalah komitmen Danantara untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan keadilan sosial melalui akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam pertemuan bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait di Gedung Parlemen Singapura, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk menyuntikkan dana pembiayaan senilai Rp130 triliun guna mendukung Program 3 Juta Rumah sepanjang tahun 2025. 

Dukungan ini tidak datang sendiri. Lima bank besar nasional, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI telah menyatakan kesiapan mereka untuk bersinergi dalam mengalirkan pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi proyek besar ini. Ini menandai terbentuknya aliansi strategis antara lembaga pengelola investasi negara dengan sektor perbankan nasional dalam rangka menggerakkan sektor perumahan secara masif.

Rosan mengungkapkan bahwa pihak perbankan menyambut antusias inisiatif ini karena skemanya telah dirancang dengan matang. Skema tersebut memberikan jaminan melalui properti yang dibiayai, menawarkan bunga subsidi yang ringan, dan proses yang akan segera dimulai dalam waktu dekat. 

Tim Danantara pun telah melakukan komunikasi intensif dengan tim teknis Kementerian PKP untuk mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan secara efisien dan terarah. Dengan perhitungan yang solid dan keterlibatan perbankan yang luas, inisiatif ini sangat berpeluang menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan.

Menanggapi dukungan Danantara, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat dan komitmen Rosan Roeslani. Ia langsung menugaskan jajaran kementeriannya, termasuk Sekjen Didyk dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, untuk segera menjalin koordinasi teknis dengan tim Danantara. Dengan komunikasi yang terjalin sejak jauh hari dan diskusi yang intens, kolaborasi ini bukan dimulai dari nol, tetapi sudah berada pada tahap konkret menuju realisasi.

Tak hanya sekadar pembiayaan, keterlibatan Danantara dalam program perumahan rakyat adalah wujud keberanian Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam sektor pembangunan. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menekankan pentingnya kemandirian dalam pembiayaan, termasuk dalam sektor hunian. Dengan kekuatan lembaga seperti Danantara, Indonesia tidak perlu selalu bergantung pada modal asing. Meskipun investasi dari luar tetap diapresiasi, kekuatan dalam negeri menjadi fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas pembangunan nasional.

Sinyal positif ini juga tidak luput dari sorotan dunia. Kepercayaan internasional terhadap Danantara terus meningkat, ditandai dengan minat negara-negara sahabat, seperti Qatar, yang siap menjalin kemitraan strategis. Ini membuktikan bahwa Danantara telah diakui sebagai lembaga investasi yang kredibel dan menjanjikan di mata global, sekaligus mempertegas bahwa Indonesia adalah pemain utama yang layak diperhitungkan dalam arena ekonomi global.

Namun tantangan ke depan tentu tidak ringan. Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk Program 3 Juta Rumah mencapai Rp300 triliun per tahun. Artinya, peran APBN tidak akan mencukupi dan diperlukan sinergi kuat dari berbagai sumber non-APBN.

Dalam forum diskusi infrastruktur beberapa waktu lalu, Fahri menjelaskan bahwa APBN akan difokuskan untuk sektor-sektor prioritas seperti renovasi kawasan perdesaan dan penataan wilayah pesisir. Renovasi 2 juta rumah desa, misalnya, membutuhkan lebih dari Rp43 triliun, sementara pengembangan 1.200 kawasan pesisir diperkirakan menyerap Rp26 triliun. Selebihnya, pembiayaan harus datang dari sumber lain yang kredibel, fleksibel, dan cepat, dan di sinilah peran Danantara menjadi sangat krusial.

Dengan struktur organisasi yang efisien, fleksibilitas dalam mengelola investasi, dan jaringan pendanaan yang luas, Danantara mampu menjawab tantangan itu. Tidak hanya sekadar menyalurkan dana, lembaga ini juga berperan dalam merancang skema pembiayaan yang menguntungkan masyarakat, tanpa membebani keuangan negara. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi, Danantara tidak hanya mendanai proyek, tetapi juga membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Langkah strategis Danantara juga memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak atas hunian yang layak. Di tengah kebutuhan akan rumah yang terus meningkat, kehadiran lembaga yang mampu menjembatani kebutuhan rakyat dengan dukungan keuangan yang memadai menjadi sangat penting. Danantara bukan hanya soal angka dan investasi, melainkan tentang kehadiran negara dalam bentuk yang nyata di tengah masyarakat.

Kehadiran Danantara merupakan wujud baru dari investasi negara yang progresif. Dengan didukung tata kelola yang transparan, prinsip kehati-hatian, dan kerja sama lintas sektor, lembaga ini menjadi motor penggerak pembangunan berbasis nilai tambah. Dukungan terhadap sektor perumahan melalui Program 3 Juta Rumah menjadi gambaran awal bahwa Danantara tidak bekerja dalam bayang-bayang, tetapi melangkah dengan visi yang kuat dan agenda yang terukur.

Ke depan, Danantara tidak hanya harus dipertahankan, tetapi juga diperkuat. Dukungan politik, regulasi yang adaptif, serta pengawasan yang sehat dari parlemen dan masyarakat akan menjadi fondasi yang menjaga agar Danantara tetap berada di jalur yang benar. 

Karena pada akhirnya, lembaga ini bukan hanya tentang membangun rumah, tetapi tentang membangun harapan. Danantara adalah jembatan antara kebijakan pemerintah yang visioner dan realitas kebutuhan rakyat yang mendesak. Dan di sanalah, letak nilai strategis dan urgensi keberadaannya.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Bergerak Menyeluruh, Pemulihan Daerah Bencana di Sumatera Terus Dipercepat

Oleh : Kurnia Efendi )* Pemerintah dan negara telah menunjukkan respons yang sangat cepat, terukur danjuga menyeluruh dalam menangani dampak dari terjadinya bencana banjir dan tanahlongsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025.  Beragam langkah tersebut menunjukkan dengan sangat nyata bagaimanapemerintah bergerak aktif dalam memastikan upaya pemulihan pascabencanaberjalan dengan konsisten, tidak terputus, dan mampu menjangkau seluruh wilayahterdampak.  Di tengah tantangan geografis yang ada, dan bagaimana kerusakan infrastrukturyang terjadi secara luas di sana, penguatan solidaritas nasional juga turut menjadifondasi utama agar masyarakat Aceh tidak menghadapi masa sulit tersebut dengansendirian. Presiden Prabowo Subianto kembali hadir secara langsung ke tempat bencana dansudah menempatkan pemulihan daerah bencana sebagai prioritas. Bukti nyata darikehadiran langsung Kepala Negara tersebut menjadikan pemerintah memusatkanperhatian pada pembukaan kembali akses jalan dan jembatan strategis yang terputus akibat banjir bandang dan longsor.  Ruas-ruas vital, salah satunya di Aceh seperti Bireuen–Takengon dipulihkan secarabertahap oleh pemerintah agar distribusi logistik, layanan kesehatan, dan mobilitaswarga kembali dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pendekatan tersebutmenunjukkan orientasi pemerintah pada pemulihan fungsi dasar wilayah sebagaiprasyarat bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi. Selain infrastruktur, pemerintah memastikan jaminan kebutuhan pokok masyarakatterdampak tetap terjaga. Ketersediaan pangan di pengungsian dipantau secaraketat, dengan suplai yang disiapkan dari berbagai daerah lain untuk mengantisipasigangguan distribusi lokal.  Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak semata berfokus padapembangunan fisik, tetapi juga pada perlindungan kehidupan sehari-hari wargaselama masa transisi. Pemerintah juga mengambil kebijakan penyesuaian terhadapkewajiban ekonomi masyarakat terdampak, khususnya petani dan pelaku usahakecil, agar beban pascabencana tidak berlipat. Pemulihan hunian menjadi agenda penting berikutnya. Pemerintah merencanakanpembangunan sekitar seribu unit hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempattinggal, dengan penahapan yang disesuaikan kondisi lapangan.  Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus awal karena tingkat kerusakan yang signifikan. Perencanaan hunian tersebut mempertimbangkan aspek keselamatan, akses terhadap mata pencaharian, serta kedekatan dengan komunitas asal, sehingga relokasi tidak memutus ikatan sosial warga. Pemerintah juga menyiapkanhunian sementara agar pengungsi dapat segera keluar dari kondisi darurat menujutempat tinggal yang lebih layak. Penguatan solidaritas nasional terlihat nyata melalui keterlibatan berbagai elemenbangsa. Puluhan lembaga kemanusiaan mengerahkan ribuan relawan untukmembantu evakuasi, distribusi logistik, dan layanan sosial di lapangan.  Pemerintah daerah dari luar Aceh turut menyalurkan bantuan sebagai wujudkepedulian antarwilayah, baik dalam bentuk dana, logistik, maupun dukungan teknis. Keterlibatan sektor swasta dan yayasan sosial memperkuat kapasitas negara dalammenjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih luas dan cepat. Aspek transparansi dan integritas menjadi perhatian penting dalam keseluruhanproses pemulihan. Pemerintah menegaskan pengawasan ketat terhadap penyaluranbantuan dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran serta bebas daripenyelewengan.  Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligusmemastikan bahwa setiap dukungan benar-benar dirasakan manfaatnya olehmasyarakat. Komunikasi dengan lembaga internasional juga dilakukan untukmemperkuat dukungan rehabilitasi jangka panjang, terutama pada sektorpendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, tanpa mengurangi kendali nasionalatas proses pemulihan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan skala dampak yang luas, dengan lebih dari seratus ribu unit rumah mengalami kerusakan di 18 kabupaten dan kota di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan KomunikasiKebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pendataan kerusakan terusdiperbarui sebagai dasar perencanaan lanjutan.  Pemerintah menggunakan data tersebut untuk menentukan skema pembangunanhunian, baik perbaikan di lokasi semula bagi rumah rusak ringan maupun relokasi kekawasan yang lebih aman bagi rumah rusak berat dan hilang. Pendekatan berbasisdata tersebut menjadi kunci agar pemulihan tidak bersifat sementara, tetapiberkelanjutan dan berorientasi mitigasi. Pemulihan Aceh juga berjalan seiring dengan penanganan bencana di provinsiSumatera lain yang terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur danPembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwapemerintah mengerahkan alat berat untuk membuka kembali puluhan ruas jalan danjembatan yang tertutup longsor.  Fokus utama diarahkan pada penyambungan jalur utama secara temporer agar logistik dan bantuan medis dapat menjangkau wilayah terisolasi. Sambil melakukanperbaikan sementara, pemerintah merancang pembangunan permanen yang lebihtahan bencana sebagai investasi jangka panjang. Pendekatan paralel antara tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur dasarmenunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat fase rehabilitasi danrekonstruksi. Evakuasi korban, layanan kesehatan, dan penyediaan logistik tetapmenjadi prioritas, namun aksesibilitas wilayah tidak menunggu hingga kondisisepenuhnya pulih. Strategi tersebut memungkinkan aktivitas sosial dan ekonomiberangsur kembali, sekaligus mempercepat pemulihan psikologis masyarakat. Seluruh rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa solidaritas nasional bukansekadar slogan. Pemerintah memastikan kehadiran nyata melalui kebijakan, sumberdaya, dan kerja lintas sektor yang terkoordinasi.  Pemulihan Aceh bergerak maju dengan pendekatan menyeluruh, dari pangandan hunian hingga infrastruktur dan mitigasi. Dengan fondasi tersebut, proses bangkitnya Aceh tidak hanya ditujukan untuk kembali seperti semula, tetapiuntuk menjadi wilayah yang lebih kuat, aman, dan tangguh menghadapitantangan di masa depan. (*) )* Penulis adalah Pengamat Kebencanaan
- Advertisement -

Baca berita yang ini