Jakarta – Perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 dipenuhi pesan damai dari berbagai elemen bangsa, mencerminkan kedewasaan berdemokrasi dan semangat kolaborasi dalam membangun kesejahteraan nasional.
Ketua Umum Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali, menyerukan agar buruh Indonesia tampil sebagai pelopor perubahan yang cerdas dan tidak mudah terprovokasi.
“May Day adalah momen penting untuk menyuarakan hak-hak buruh, tapi harus dilakukan dengan cara yang positif, riang gembira, dan tetap menjaga persatuan,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto, menegaskan dukungan terhadap kebijakan pemerintah Prabowo Subianto, terutama dalam membuka ruang dialog bagi pekerja dalam proses legislasi ketenagakerjaan.
“Kalau negara kita dukung lah. Sepanjang kebijakan pemerintah bagus, maka kami akan mendukung. Pemerintah harus membuka ruang untuk kaum pekerja dalam membuat UU,” tambahnya.
Dari sisi pengamanan, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengingatkan pentingnya menjaga momentum May Day agar tetap kondusif.
“Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” imbaunya.
Semangat menjaga suasana damai juga disuarakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD-SPN) Provinsi Banten, yang mengajak buruh memperingati May Day dengan martabat dan ketertiban.
“May Day tahun 2025 ini mari kita peringati dan rayakan dengan cara-cara yang bermartabat, damai, dan bermakna,” ajaknya.
Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, menilai sikap bijak para buruh dalam aksi May Day sangat krusial dalam menjaga iklim investasi nasional.
“Demonstrasi yang tidak dikelola secara bijak bisa menimbulkan efek domino, termasuk hengkangnya investor. Ini harus kita jaga bersama demi kesejahteraan nasional,” tegas Nurmadi.
Dengan semangat kolaborasi dan damai, May Day 2025 diharapkan menjadi momentum memperkuat kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan stabilitas dan persatuan nasional.[]