Oleh: Yaya Douw )*
Pemerintah terus menunjukkan komitmen guna mewujudkan Papua sebagai wilayah yang aman, damai, dan sejahtera. Melalui berbagai kebijakan strategis dan penguatan infrastruktur keamanan serta sosial, negara hadir secara utuh untuk memastikan seluruh warga Papua dapat hidup dalam ketenangan. Kehadiran TNI-Polri di Bumi Cenderawasih menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan untuk menciptakan stabilitas, melindungi masyarakat sipil, dan membuka ruang pembangunan yang inklusif di seluruh pelosok Papua. Dalam semangat persatuan, seluruh elemen bangsa diajak untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagai bentuk cinta terhadap tanah Papua dan upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Negara tidak tinggal diam dalam menghadapi segala bentuk gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua. Setiap tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat akan dihadapi dengan tegas, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi bagi kelompok mana pun yang ingin mengacaukan ketertiban, mengganggu pembangunan, dan menebar ketakutan di tengah warga.
Pemerintah melalui aparat keamanan telah memperkuat pengamanan di wilayah-wilayah rawan dengan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap masyarakat sipil. Penebalan pasukan dan patroli intensif dilakukan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjamin rasa aman bagi warga sipil dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langkah ini juga menjadi strategi penting untuk memastikan agar proses pembangunan tetap berjalan lancar dan tidak terganggu oleh aksi-aksi yang merusak.
TNI dan Polri menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme serta mengedepankan pendekatan humanis. Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan menegaskan tidak ada zona perang di Papua. Yang ada adalah wilayah Indonesia yang sah, yang dilindungi oleh konstitusi dan harus dijaga bersama. Klaim sepihak dari kelompok separatis yang menyatakan zona perang hanyalah propaganda kosong yang tidak memiliki dasar hukum dan justru memperlihatkan niat mereka untuk memecah belah bangsa.
Negara tidak akan terprovokasi oleh narasi konflik yang sengaja dimainkan untuk menarik perhatian. Sebaliknya, respons pemerintah selalu mengedepankan stabilitas dan keselamatan masyarakat. Pendekatan ini telah berhasil menjaga ketertiban di berbagai wilayah dan membuktikan bahwa keamanan Papua berada dalam kendali negara. Pemerintah tidak hanya hadir melalui aparat keamanan, tetapi juga melalui berbagai program pembangunan yang menyasar akar permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan.
Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa Polri memiliki komitmen penuh untuk menumpas OPM yang terus meresahkan masyarakat di Papua. Komitmen ini dijalankan melalui operasi terintegrasi, kerja sama lintas instansi, serta peningkatan intensitas penindakan di lapangan yang tetap berlandaskan hukum dan perlindungan terhadap warga sipil. Polri hadir sebagai garda terdepan dalam menjamin keamanan dan menutup ruang gerak bagi kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa.
Situasi ini menuntut negara untuk mengambil langkah tegas dan sistematis. Negara tidak boleh ragu menindak kelompok yang terbukti melakukan kejahatan atas nama perjuangan. Kekerasan tidak bisa dijadikan alat perjuangan apapun dalam negara demokrasi. Tindakan mereka yang menargetkan aparat dan masyarakat sipil merupakan tindakan kriminal dan harus diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara dan rakyat.
Kehadiran negara juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan tokoh adat Papua. Wakil Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro, Marianus Maiknapeku, menyatakan bahwa TNI dan Polri merupakan pelindung masyarakat yang bertugas menjaga keamanan dan keutuhan NKRI. Seruan damai dari tokoh-tokoh adat memperkuat posisi pemerintah dalam menghadirkan rasa aman dan mendekatkan aparat dengan warga di daerah rawan.
Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk berkembang. Namun, potensi ini tidak akan dapat dimaksimalkan jika gangguan keamanan terus terjadi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menuntaskan segala bentuk ancaman yang dilakukan oleh OPM agar masyarakat di Papua dapat merasakan manfaat pembangunan secara utuh.
Sebagai bagian dari pendekatan yang menyeluruh, negara juga terus meningkatkan koordinasi antarinstansi serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Proyek-proyek strategis nasional di Papua, seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan, hingga peningkatan konektivitas, terus dilanjutkan dengan penuh semangat. Semua ini menjadi bukti bahwa Papua adalah prioritas dan dijaga dengan sepenuh hati oleh negara.
Masyarakat Indonesia, termasuk di luar Papua, diajak untuk bersama-sama menjaga semangat persatuan. Mendukung kebijakan pemerintah di Papua berarti menjaga saudara sebangsa dari ancaman kekerasan dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Sudah saatnya kita meninggalkan narasi konflik dan mulai membangun narasi harapan serta kemajuan untuk seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
Pemerintah hadir, tegas, dan konsisten. Keamanan dan pembangunan Papua berjalan beriringan, dengan menjunjung tinggi hak-hak warga dan menindak tegas setiap upaya separatisme. Negara menjamin bahwa tidak ada satu pun warga Papua yang akan dibiarkan hidup dalam ketakutan. Papua aman, masyarakat tenang, dan pembangunan akan terus berlanjut.
)* Penulis merupakan mahasiswa Orang Asli Papua