Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron.
Menurutnya, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, program MBG juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” ujar Herman Khaeron.
Herman menilai bahwa langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berdampak positif pada kesehatan anak-anak, tetapi juga pada ekonomi lokal.
Dengan memastikan anak-anak di tingkat SD, SMP, dan SMA mendapatkan asupan gizi yang cukup, program ini diharapkan mampu mencetak generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan Indonesia Emas 2045.
“Generasi emas adalah generasi yang ekonominya maju, adil, dan sejahtera. Kita ingin anak-anak saat ini tumbuh menjadi individu yang sehat dan berdaya saing tinggi di masa depan,” jelasnya.
Herman juga menyoroti dampak ekonomi yang signifikan dari program MBG.
“Ekonomi daerah akan meningkat karena ada banyak pesanan dan kebutuhan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing. Ini tentu menjadi pembangkit ekonomi baru,” lanjut Herman.
Sejalan dengan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menyampaikan bahwa pemberian makanan bergizi kepada anak-anak tidak hanya penting untuk kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat setempat.
“Bahan makanan yang digunakan sebisa mungkin berasal dari pedagang dan produsen lokal, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar,” terang Arifah.
Sejak diluncurkan, program ini telah diterapkan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi. Saat ini, terdapat sekitar 190 SPPG yang menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.
Pemerintah optimis bahwa pada akhir 2025, program ini dapat mencakup hingga 15 juta penerima manfaat, dan pada 2029 ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan untuk program MBG dipasok dari desa-desa.
“UMKM dan koperasi semua jadi prioritas dari BGN (Badan Gizi Nasional). Harapannya, desa-desa bisa menjadi subjek pembangunan dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan,” ujarnya.
