Oleh Dita Aulia Rahmah )*
Selama masa 100 hari pasca pelantikannya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Dengan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, pembangunan IKN diproyeksikan akan menciptakan ekosistem bisnis, ekonomi, dan keuangan yang inklusif. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di Indonesia.
Salah satu inisiatif utama adalah percepatan pembangunan pusat keuangan atau financial center di IKN. Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, mendukung penuh langkah ini sebagai upaya mempercepat ekosistem bisnis dan keuangan di wilayah tersebut. Menurut Budi, percepatan pembangunan ini krusial mengingat pada tahun 2028, seluruh kegiatan pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI/Polri, akan resmi dilakukan di IKN.
Pembangunan pusat keuangan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan produk dan jasa keuangan yang inovatif, tetapi juga sebagai katalisator fungsi pembiayaan di IKN serta wilayah penyangga di sekitarnya. Budi menambahkan, fungsi pembiayaan ini akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan investasi di IKN. Dengan demikian, percepatan pembangunan klaster-klaster ekonomi di IKN dapat memperkuat inklusivitas pembangunan nasional.
Peran perbankan dalam ekosistem keuangan IKN menjadi elemen penting. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa percepatan pembangunan layanan perbankan menjadi prioritas utama. Kantor-kantor layanan perbankan ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal pertama 2026 untuk memastikan kebutuhan layanan perbankan penduduk IKN terpenuhi dengan cepat dan efisien.
Selain itu, arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memulai aktivitas pemerintahan di IKN pada tahun 2028 semakin mempertegas urgensi penyediaan infrastruktur keuangan yang memadai. Keberadaan layanan perbankan ini akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha, investor, dan masyarakat yang bermigrasi ke Nusantara. Sistem perbankan yang terintegrasi juga akan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta memudahkan transaksi lintas sektor.
Tidak hanya dari dalam negeri, perhatian investor asing terhadap pengembangan IKN juga semakin meningkat. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak surat pernyataan minat (letter of intent/LoI) dari calon investor, termasuk dari Eropa. Salah satu contoh adalah Finlandia, yang telah mengirimkan empat LoI, bahkan salah satunya telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Potensi investasi ini menunjukkan bahwa IKN tidak hanya menarik perhatian nasional, tetapi juga menjadi magnet bagi investor internasional. Dengan hadirnya investor asing, IKN dapat memanfaatkan teknologi, pengalaman, dan inovasi yang mereka tawarkan untuk mendukung pembangunan kota pintar.
Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, Pekka Kaihilahti, menyampaikan komitmen negaranya dalam mendukung pengembangan IKN sebagai kota pintar. Finlandia memiliki keahlian dan pengalaman terbaik di bidang ini, dan kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan bagi IKN.
Pengembangan IKN diproyeksikan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah ini, sektor-sektor lain seperti konstruksi, logistik, perdagangan, dan jasa akan turut berkembang. Selain itu, keberadaan IKN sebagai pusat pemerintahan dan pusat keuangan baru juga akan menarik minat perusahaan-perusahaan untuk membuka cabang atau kantor pusat di wilayah ini.
Efek domino dari pembangunan IKN juga akan dirasakan oleh wilayah penyangga di Kalimantan Timur. Infrastruktur yang terintegrasi, akses transportasi yang lebih baik, serta konektivitas digital yang mumpuni akan meningkatkan daya saing ekonomi regional. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Sebagai contoh, sektor pariwisata juga berpotensi mengalami pertumbuhan pesat. Keberadaan IKN akan membuka peluang bagi pengembangan destinasi wisata baru, menciptakan lapangan kerja, dan menarik wisatawan lokal maupun internasional. Dengan demikian, IKN tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga destinasi yang berdaya tarik tinggi.
IKN tidak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga sebagai kota pintar yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara maju seperti Finlandia, membuka peluang besar untuk mengadopsi teknologi canggih dan solusi inovatif dalam pengelolaan kota. Dengan pendekatan ini, IKN dapat menjadi contoh sukses dalam mewujudkan pembangunan kota yang ramah lingkungan dan efisien.
Kehadiran IKN sebagai kota pintar juga akan mendukung transformasi digital di Indonesia. Penggunaan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk transportasi, energi, dan layanan publik, akan menciptakan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur hijau dan sumber energi terbarukan akan mendukung komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.
Langkah strategis yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan pusat keuangan, pengembangan layanan perbankan, dan kolaborasi dengan investor internasional, memberikan optimisme bahwa IKN dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdaya saing global. Dengan visi sebagai kota pintar yang berkelanjutan, IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan Indonesia, tetapi juga motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi
