Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi produksi lokal, khususnya di pedesaan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penanaman benih jagung di Desa Cisaat, Ciater, Subang, sebagai bagian dari Festival Bangun Desa, Rabu (15/1).
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Yandri Susanto, menyebutkan bahwa jagung adalah komoditas strategis yang ditargetkan tidak lagi diimpor mulai 2025.
“Maka, semua harus bergerak ke arah yang sama, yaitu menuntaskan swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Yandri juga menyoroti potensi besar lahan pertanian di desa yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut melalui skema pinjam pakai tanpa biaya.
“Saya mengajak, melalui Hari Desa ini, kita bangun semangat untuk menuju swasembada pangan,” tegasnya.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut berkaitan erat dengan swasembada pangan, di mana desa diharapkan menjadi pemasok utama bahan baku.
“Putaran uang di desa nantinya akan sangat besar. Jangan sampai masyarakat desa tidak merasakan manfaat dari hal ini,” tambah Yandri.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan bahwa desa memegang peran penting dalam mendukung swasembada pangan sekaligus meningkatkan perekonomian.
“Desa didorong untuk memberikan kontribusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada,” ujar Tito.
Ia optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa tercapai jika seluruh desa berkontribusi optimal. Tito mendorong kepala desa untuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) secara produktif.
“Uang yang dari APBN itu hanya stimulan saja, hanya untuk merangsang, mancing supaya desanya bisa hidup, mandiri, kemudian desa itu bisa maju,” jelasnya.
Kemampuan kewirausahaan, menurut Tito, menjadi faktor penting yang harus dimiliki kepala desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Ia mendorong pemanfaatan lahan kosong, penguatan sektor pangan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kepala desa juga dapat mengaktifkan badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mendukung hal ini,” tambahnya.
Tito berharap momentum Peringatan Hari Desa 2025 dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi berbagai upaya pembangunan desa.
“Harapan bangsa Indonesia tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga ada di tangan kepala desa dengan dukungan dari kepala daerah,” pungkasnya.
