Jakarta- Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen serius dalam memberantas judi online (judol) di Indonesia. Langkah tegas terbaru berupa penangkapan belasan pegawai Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) yang diduga terlibat dalam perlindungan ribuan situs judi online mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kebijakan ini menandai gerak cepat pemerintahan dalam membersihkan institusi negara dari aktivitas ilegal yang merusak masyarakat.
Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama, menegaskan pentingnya langkah transparan pemerintah dalam mengungkap praktik-praktik judi online, termasuk di lingkungan pemerintahan. Menurut Intan, transparansi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah berkomitmen menindak tegas pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. “Langkah pemerintah mengungkap praktik judi online di lingkup internal pemerintahan patut diapresiasi. Transparansi ini penting agar publik memahami komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum,” ujar Intan.
Tak hanya itu, Intan juga menyarankan agar pemerintah memperkuat sanksi hukum bagi aparatur negara yang terlibat dalam judi online. Menurutnya, sanksi yang lebih berat akan memberikan peringatan jelas dan kuat, menciptakan pemerintahan yang bersih dari kegiatan ilegal. “Pemerintah perlu terus memperkuat sanksi hukum agar dapat menjadi peringatan yang jelas bagi seluruh aparatur negara, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan ilegal,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI), Abdul Kholik, M.Si., menyatakan dukungannya terhadap ketegasan dan tekad Presiden Prabowo dalam memberantas judi online. Menurut Abdul, tindakan cepat pemerintah yang berhasil mengungkap keterlibatan pegawai dalam perlindungan situs-situs judi online menunjukkan sikap tegas pemerintahan Prabowo. “Gerak cepat dan ketegasan Pemerintahan Prabowo terbukti dalam penangkapan belasan pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat dalam kasus perlindungan terhadap ribuan situs judi online,” jelas Abdul.
Selain menghancurkan keuangan pribadi, judi online juga dianggap dapat memicu berbagai masalah sosial dan kriminalitas. Advisors Alliance Group Indonesia, Andy Nugroho, menjelaskan bahwa praktik judi online berdampak luas terhadap stabilitas masyarakat. “Judi online tak hanya menghancurkan keuangan, tetapi juga berpotensi memunculkan bibit kriminalitas,” tegas Andy.
Langkah pemerintah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan judi online serta mencegah keterlibatan aparatur negara dalam aktivitas ilegal. Dukungan dari berbagai kalangan masyarakat memperkuat posisi pemerintah untuk terus menindak judi online, menjadikan Indonesia lebih aman dan bersih dari kejahatan digital.
Dalam rangka memperkuat pengawasan, pemerintahan Prabowo berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aparatur di instansi pemerintah yang berpotensi terlibat dalam praktik-praktik ilegal. Pemerintah menegaskan bahwa tak ada tempat bagi pegawai negeri yang melanggar hukum, terutama dalam masalah yang mengancam ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi titik awal terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, memberikan dampak positif dalam memberantas judi online yang merugikan masyarakat luas.
