Oleh : Naya Madika Santi )*
Menjelang Pilkada 2024, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu utama yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Peran ASN dalam menjaga netralitas sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang transparan, adil, dan jujur. Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus mendorong ASN untuk tetap berada di jalur yang netral agar tercipta demokrasi yang sehat. Netralitas ASN tidak hanya menjaga integritas pemilu, tetapi juga mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, menekankan bahwa ASN yang melanggar prinsip netralitas akan diberikan sanksi yang tegas. Langkah ini diambil untuk menjaga disiplin ASN dan mencegah keterlibatan mereka dalam politik praktis yang berpotensi merusak profesionalisme mereka sebagai pelayan publik. ASN yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Penegakan aturan yang tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas politik melalui netralitas ASN.
Netralitas ASN sejatinya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik dan harus bebas dari pengaruh politik praktis. Pelanggaran terhadap aturan ini bukan hanya berdampak pada individu ASN, tetapi juga merusak citra dan kredibilitas institusi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tanpa tekanan politik.
Pj Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, turut mengingatkan pentingnya netralitas ASN, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada 2024. ASN harus sepenuhnya fokus pada pelayanan publik tanpa terlibat dalam politik praktis. Sikap tegas ini diambil untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah daerah, diharapkan ASN di seluruh Indonesia dapat mematuhi aturan yang ada dan menjaga integritasnya selama proses Pilkada berlangsung.
Sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN juga terus digencarkan oleh pemerintah daerah. Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Pemerintah Kota Balikpapan, Zulkifli, menekankan bahwa ASN harus memahami peran mereka dalam menjaga stabilitas politik dan mencegah penyebaran informasi yang dapat menyesatkan, seperti hoaks atau kampanye hitam. Melalui sosialisasi yang masif, pemerintah berharap agar ASN semakin memahami tanggung jawab besar yang mereka emban dalam menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Partisipasi aktif ASN dalam menjaga netralitas ini sangat diperlukan agar suasana Pilkada tetap kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah juga mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan beberapa lembaga, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). SKB ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam pengawasan dan pembinaan netralitas ASN. Dengan adanya kerjasama antar lembaga ini, pelanggaran netralitas dapat diminimalisir melalui pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi contoh bagi ASN lainnya agar tetap menjaga integritas mereka.
Tekanan politik yang kerap dihadapi ASN dalam menjelang Pilkada sering kali menjadi tantangan tersendiri. ASN kerap kali dihadapkan pada ajakan atau bahkan tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam politik praktis. Namun, pemerintah terus berupaya memberikan edukasi kepada ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjaga stabilitas dan profesionalisme mereka. Kesadaran akan pentingnya netralitas ini harus ditanamkan sejak dini agar ASN dapat menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik mana pun.
Di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyatakan bahwa sosialisasi terkait netralitas ASN harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan menjelang Pilkada, tetapi juga harus menjadi program berkesinambungan untuk memastikan bahwa ASN memahami betul pentingnya menjaga netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Selain itu, edukasi yang diberikan juga mencakup sanksi-sanksi yang akan diterima apabila terjadi pelanggaran, sehingga ASN dapat lebih berhati-hati dalam bersikap.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN juga sangat penting. Pemerintah telah menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, transparansi dalam proses pemilihan dapat terjaga dan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Pelibatan masyarakat ini juga menunjukkan bahwa menjaga netralitas ASN bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
Pada akhirnya, netralitas ASN menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas. Dukungan pemerintah terhadap upaya ini patut diapresiasi, karena dengan menjaga netralitas ASN, proses demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat. Upaya bersama antara pemerintah, ASN, dan masyarakat dalam menjaga netralitas ini diharapkan dapat menciptakan suasana pemilihan yang transparan, adil, dan kondusif. Dengan bersama-sama menjaga netralitas, kita dapat memastikan bahwa Pilkada 2024 akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Netralitas ASN adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa, yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
)*Penulis adalah Pengamat Politik
