Oleh: Arafah Putri Kusuma )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia selalu menjadi momen penting yang menentukan arah pembangunan dan kepemimpinan di suatu daerah. Namun, tantangan besar yang sering kali menghambat kualitas demokrasi adalah munculnya isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam politik. Hal ini sangat berpotensi memecah belah persatuan serta merusak integritas Pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan prinsip Pilkada tanpa SARA demi menciptakan demokrasi yang sehat dan bersatu.
Isu-isu SARA ini kerap digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat kampanye negatif untuk memenangkan dukungan dengan cara yang tidak sehat. Isu SARA telah terbukti memperburuk dinamika politik lokal di banyak daerah, terutama di daerah yang memiliki keragaman suku, agama, atau ras. Alih-alih memfokuskan diri pada gagasan, program, dan visi misi yang solutif bagi masalah daerah, para kontestan politik sering kali terjebak dalam narasi identitas yang memecah belah.
Istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, menekankan betapa pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan damai. Dalam pandangannya, Pilkada harus berlangsung tanpa intimidasi atau tekanan dari pihak manapun, agar masyarakat dapat bebas memilih pasangan calon berdasarkan hati nurani mereka sendiri. Sinta menginginkan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menilai calon pemimpin mereka tanpa adanya pengaruh negatif yang dapat merusak proses demokrasi. Melalui prinsip ini, Sinta berharap agar masyarakat dapat memilih dengan bijak dan tepat demi masa depan yang lebih baik.
Sejalan dengan harapan tersebut, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2024 di Jakarta akan berjalan dengan baik dan damai. Heru menyatakan keyakinannya bahwa warga Jakarta, yang merupakan kelompok terdidik, akan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi ini. Ia menjelaskan bahwa tahapan Pilkada hingga saat ini berlangsung lancar, dan ketiga pasangan calon telah mendeklarasikan Pilkada damai bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Heru mengatakan bahwa hingga saat ini, Pilkada berjalan dengan baik dan di masyarakatnya cukup terdidik, sehingga ia merasa semua aman menjelang pemilihan.
Di sisi lain, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan pentingnya integritas dalam pelaksanaan Pilkada. Bey menghadiri Deklarasi Kampanye Berintegritas dengan tema Reugreug Pageuh, Repeh Rapih di Kota Bandung, yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan kampanye Pilkada Jabar 2024 berlangsung jujur, adil, dan beretika. Dalam pernyataannya, Bey menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah 2024 merupakan momentum penting bagi masa depan Jawa Barat. Deklarasi kampanye berintegritas ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kampanye berjalan jujur, adil, dan beretika. Hal ini menegaskan bahwa semua pihak, mulai dari KPU Jabar, Bawaslu Jabar, pasangan calon, tim pemenangan, hingga masyarakat, harus berkomitmen menjaga integritas selama proses kampanye.
Bey Machmudin juga mengingatkan bahwa dalam menjalani kampanye Pilkada 2024, tantangan yang dihadapi sangat beragam, seperti praktik politik uang, politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat merusak persatuan dan kebhinekaan. Ia mengajak masyarakat untuk menolak praktik-praktik tersebut. Bey mengajak masyarakat menolak politik uang dan politisasi SARA, menekankan bahwa Pilkada harus menjadi ajang adu gagasan, bukan ajang perpecahan. Ia juga menggarisbawahi pentingnya melawan hoaks dan ujaran kebencian serta memastikan informasi yang disebarkan adalah benar dan akurat.
Bey yakin bahwa dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Pilkada Jabar 2024 dapat berjalan dengan damai dan berintegritas. Deklarasi ini adalah komitmen moral untuk mewujudkan Pilkada damai dan berintegritas. Bey juga mengajak masyarakat agar menunjukan bahwa Jawa Barat mampu menjadi contoh dalam demokrasi yang sehat, menegaskan harapannya akan hasil positif dari sinergi yang terjalin.
Melalui inisiatif-inisiatif dari tokoh masyarakat dan pejabat publik, harapan untuk menyelenggarakan Pilkada yang bebas dari politik SARA semakin menguat. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa keberagaman suku, agama, dan ras adalah aset berharga yang dapat memperkaya kehidupan sosial, bukan menjadi alat untuk memecah belah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga integritas Pilkada sangatlah penting.
Deklarasi oleh pemimpin dan tokoh masyarakat ini menunjukkan bahwa sudah saatnya bagi Indonesia untuk menjadikan Pilkada sebagai momentum untuk membangun kesatuan dan persatuan. Dengan mengedepankan integritas dan menjauhi praktik-praktik tidak etis, diharapkan Pilkada dapat berfungsi dengan baik sebagai sarana aspirasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya.
Diharapkan bahwa dengan semangat Pilkada tanpa SARA, Indonesia akan menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi yang sehat dan bersatu adalah mungkin. Melalui proses pemilihan yang adil dan transparan, masyarakat dapat memberikan suara mereka tanpa rasa takut atau pengaruh yang merugikan, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk membangun bangsa. Dengan harapan tersebut, semua pihak diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang lebih baik demi masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia.
)* kontributor Jendela Baca Nusantara
