Oleh: Feri Mulyana )*
Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, seluruh elemen masyarakat harus terus memperkuat langkah untuk menjaga situasi agar tetap aman, daman, dan kondusif dari berbagai potensi kerawanan termasuk informasi hoaks, ujaran kebencian, ataupun isu SARA yang cenderung meningkat menjelang pesta demokrasi tersebut.
Isu-isu yang bermunculan umumnya bukan hanya menyerang tokoh-tokoh politik yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024, melainkan juga menyerang kredibilitas partai politik, ketua partai, hingga para pendukung partai politik lawan. Berbagai narasi negatif yang disebar seringkali berupa kabar bohong seputar politik identitas, isu SARA, maupun tuduhan-tuduhan lain yang memanipulasi isi dari konten. Maka dari itu, dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan kondusif perlunya memperkokoh sinergitas antara semua pihak.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan bahwa pihaknya berharap isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) ataupun isu-isu lain yang mendiskriminasi ciptaan Tuhan tidak terjadi di Pilkada 2024. Baik pasangan calon, tim sukses, maupun pihak-pihak lainnya tidak diperbolehkan menggunakan isu SARA atau politisasi agama dalam mengikuti Pilkada Serentak 2024.
Saat ini, proses Pilkada 2024 memasuki tahapan tanggapan masyarakat setelah sebelumnya para pasangan calon dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi. Isu SARA tidak hanya berpotensi memengaruhi dan merusak akal sehat bagi para pembacanya, isu SARA juga bisa berdampak pada mendelegitimasi proses penyelenggaraan Pilkada. Bahkan, penyebaran hoaks maupun isu SARA di media sosial yang tidak terkendali mampu mengganggu ketenteraman hingga melahirkan disintegrasi atau konflik terbuka di tengah masyarakat.
Penyebaran isu SARA jelas kontraproduktif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air. Tindakan menjatuhkan lawan politik melalui berbagai propaganda negatif, selain tidak sehat sering kali menyebabkan rusaknya kredibilitas tokoh dan lembaga politik. Isu-isu negatif yang disampaikan secara berulang dan diresirkulasi secara terus menerus dapat membuat masyarakat tidak bisa membedakan informasi yang benar atau yang salah, sehingga masyarakat akan sulit mendapatkan keakuratan dari suatu informasi.
Sementara itu, Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) meminta kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di seluruh Indonesia, khususnya pada Pilkada Jakarta 2024 untuk tidak mengumbar isu SARA saat berkampanye. Direktur Eksekutif IKAPII, Fauka Noor Farid mengatakan bahwa isu SARA tidak dilontarkan karena berisiko memecah belah persatuan. Para calon juga diharapkan tidak menggunakan isu tersebut untuk kepentingan pribadi dan menjatuhkan calon lain agar dapat terpilih. Pihaknya khawatir akan dampak perpecahan di masyarakat apabila ada kandidat yang terus melontarkan isu SARA kepada masyarakat, yaitu berpotensi memicu perang suku di tengah masyarakat.
Fauka menuturkan dalam Pilkada setiap paslon patutnya beradu gagasan, visi, dan misi bagaimana menata wilayah menjadi lebih baik, bukan mengadu domba warga untuk membenci sosok tertentu. Pihaknya mencontohkan selama ini Jakarta dipimpin sosok yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, dan budaya, tapi masing-masing dari mereka mampu membuktikan kinerjanya.
Sedangkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan terhadap Pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang damai dan bermartabat. MUI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi ini dengan semangat persatuan dan kesatuan.
Sekretaris MUI Provinsi Bengkulu, Dr. Wira Hadi Kusuma mengatakan pihaknya memberi dukungan agar kegiatan Pilkada dapat diselenggarakan dengan sukses di Provinsi Bengkulu. Menurutnya, apa yang telah dilakukan dapat memberikan dorongan yang positif bagi seluruh masyarakat dalam menciptakan iklim Pilkada 2024 yang kondusif dan jauh dari konflik.
Pihaknya juga mengimbau kepada para calon kepala daerah dan pemilih untuk menjauhi praktik-praktik kecurangan dan lebih mengedepankan integritas serta kejujuran. Selain itu, MUI juga mengajak masyarakat untuk mencari informasi terkait Pilkada dari sumber-sumber yang terpercaya dan menghindari penyebaran hoaks. Masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi dan selalu merujuk pada media resmi yang telah terverifikasi agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih pemimpin daerah.
Kemudian, peran seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kedamaian selama proses Pilkada berlangsung. Dengan begitu, Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi Indonesia secara keseluruhan.
Bagi generasi milenial dan gen Z yang lebih banyak menggunakan gadget dibandingkan dengan generasi lainnya, apabila tidak diimbangi dengan kesiapan literasi media kritis untuk menyikapi berita-berita objektif maka dapat dengan mudah terjerumus dalam provokasi maupun isu-isu negatif seperti sara maupun hoaks yang merugikan jalannya Pilkada 2024. Untuk mencegah dan mewaspadai hal tersebut, maka salah satu kunci penting ialah dukungan literasi yang kritis serta kerja sama yang kuat antar seluruh pihak.
)* Penulis merupakan Pengamat Politik, Nusa Bangsa Institut.
