Oleh: Abil Hasan*
Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan penguatan infrastruktur nasional sebagai salah satu prioritas utama. Rencana ini merupakan landasan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada urbanisasi tetapi juga memperhatikan daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Langkah tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.
Salah satu langkah besar dalam penguatan infrastruktur adalah rencana pemisahan sektor perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan pemisahan ini, pemerintahan Prabowo-Gibran berencana membentuk Kementerian Perumahan yang akan fokus pada pengelolaan dan pembangunan rumah rakyat. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mendukung penuh rencana tersebut. Ia menilai bahwa pemisahan ini akan membuat sektor perumahan lebih terstruktur dan fokus, mengingat kompleksitas dalam pengelolaan perumahan.
Program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran merupakan bagian dari strategi besar untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Dari 3 juta unit, 2 juta unit akan dibangun di pedesaan melalui kerja sama dengan UMKM, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendekatan ini tidak hanya akan mempercepat proses pembangunan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal. Di sisi lain, pembangunan 1 juta unit apartemen di perkotaan akan melibatkan kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk memanfaatkan lahan milik negara untuk pembangunan perumahan sosial.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim S. Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Prabowo sudah menyetujui langkah pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan. Menurut Hashim, ini adalah bentuk komitmen nyata dari pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, rencana ini akan memperlancar koordinasi antara sektor-sektor terkait yang sebelumnya harus diintegrasikan dalam satu kementerian besar, yaitu PUPR.
Selain sektor perumahan, pembangunan infrastruktur secara umum tetap menjadi tulang punggung pembangunan nasional di era Prabowo-Gibran. Pemerintahan baru bertekad untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ada perbedaan dalam pendekatan yang diambil. Prabowo dan Gibran akan memfokuskan upaya mereka pada daerah-daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan desa-desa terpencil yang sering kali kurang tersentuh oleh pembangunan infrastruktur yang masif.
Infrastruktur yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang lebih baik di daerah-daerah terpencil diharapkan dapat mendorong pergerakan barang dan orang lebih efisien, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Akses yang lebih mudah juga akan membuka potensi investasi di sektor-sektor yang belum tergarap maksimal, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Langkah ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para pengamat politik dan ekonomi. Pieter C. Zulkifli, seorang Pengamat Politik, berpendapat bahwa kebijakan Prabowo-Gibran yang fokus pada infrastruktur akan sangat berdampak pada posisi strategis Indonesia di kancah global. Dia berpandangan bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk mampu merespons setiap dinamika global ini dengan kebijakan yang cerdas dan efektif, demi menjaga kepentingan nasional. Menurutnya, kebijakan yang tepat dalam pembangunan infrastruktur dapat memberikan efek ganda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program infrastruktur. Kerja sama ini dinilai akan mempercepat realisasi proyek-proyek yang telah direncanakan. Salah satu contoh yang sudah disoroti adalah rencana pembangunan apartemen rakyat di DKI Jakarta, di mana lahan milik PD Pasar Jaya akan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan perumahan. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu menciptakan sinergi yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur di wilayah perkotaan.
Tak hanya itu, pemerintahan Prabowo-Gibran juga berkomitmen untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur. Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pembangunan infrastruktur di Indonesia harus berorientasi pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, proyek-proyek besar seperti jalan tol, bendungan, dan pelabuhan tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga ramah lingkungan.
Keputusan untuk memprioritaskan infrastruktur nasional ini sejalan dengan visi Prabowo-Gibran untuk mewujudkan Indonesia 2045 yang mandiri dan sejahtera. Penguatan infrastruktur tidak hanya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga akan memperkuat fondasi negara dalam jangka panjang. Keterhubungan yang lebih baik antarwilayah akan meningkatkan mobilitas masyarakat, membuka peluang kerja, dan memperkuat integrasi ekonomi nasional.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan tekad yang kuat untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat, visi besar untuk membangun Indonesia yang lebih maju dapat terwujud. Infrastruktur yang kokoh adalah fondasi untuk masa depan bangsa yang lebih cerah, dan Prabowo-Gibran telah menempatkannya di garis depan kebijakan mereka.
*Penulis merupakan mahasiswa jurusan Planologi
