Jakarta – Seiring berjalannya waktu, transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin dekat. Proses transisi ini menjadi sorotan publik dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat serta tokoh politik.
Pengamat politik Pieter C. Zulkifli pun berbagi keyakinannya akan hal ini.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran dituntut untuk mampu merespons setiap dinamika global ini dengan kebijakan yang cerdas dan efektif, demi menjaga kepentingan nasional,” kata Pieter.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan mendatang dipastikan sejalan dengan visi-misi mereka saat berkampanye, termasuk mewujudkan sistem ekonomi Pancasila dan mencapai Indonesia 2045 yang sejahtera.
Pieter juga menyoroti pentingnya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merespons tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan pemulihan ekonomi.
“Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam negeri,” tegasnya.
Tak hanya di bidang ekonomi, visi pemerintahan Prabowo-Gibran juga mencakup sektor pendidikan dan infrastruktur. Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah tertinggal, termasuk kawasan perbatasan dan desa-desa terpencil. Keduanya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkuat kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk digitalisasi pendidikan.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo, Zakaria, menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar turut mendukung proses transisi pemerintahan ini.
“Saya mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya yang berada di wilayah NKRI, termasuk Gorontalo, untuk mendukung penuh transisi pemerintahan. Pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Jokowi akan segera diteruskan oleh Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Zakaria menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas selama proses transisi ini berlangsung.
Sebagai mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ichsan Gorontalo (UNISAN), ia menyadari bahwa keberhasilan proses transisi tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan juga dukungan seluruh lapisan masyarakat.
“Transisi yang inklusif adalah inti dari konsolidasi demokrasi. Hal ini dapat menciptakan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program-program pemerintah ke depan,” tambahnya.
Zakaria juga menekankan bahwa masyarakat harus memanfaatkan momen transisi ini untuk mengkonsolidasi kembali berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan akademisi, pengusaha, hingga kelompok masyarakat sipil.
“Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bersatu, bekerja sama, dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini. Transisi pemerintahan bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kita sebagai bangsa bersama-sama mewujudkan visi besar Indonesia ke depan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat gotong royong di tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi yang mungkin muncul selama masa transisi.
“Mari kita bersama-sama menjaga semangat persatuan dan kesatuan, karena hanya dengan stabilitas dan kolaborasi kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan berdaulat di masa mendatang,” imbuh Zakaria.
*
