Presiden Jokowi Pastikan Pembangunan IKN Sukses Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Baca Juga

Oleh: Muhibbin Gofar *)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan langkah pemerintah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya terfokus di Pulau Jawa. IKN yang digagas oleh Presiden Jokowi juga menjadi simbol identitas bangsa yang mengedepankan green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola pemerintahan yang efisien serta efektif.

Sejak awal, IKN dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. IKN diharapkan menjadi simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru, yang mampu menghasilkan efek berganda dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang lebih merata ke wilayah luar Jawa demi mendukung visi Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

Pemindahan IKN diprediksi akan menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Dengan konektivitas yang baik, arus perdagangan di lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat meningkat. Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa juga diharapkan mengurangi kesenjangan antar wilayah, mendorong perdagangan, investasi, serta diversifikasi ekonomi, sehingga menambah nilai ekonomi pada sektor non-tradisional di berbagai wilayah di luar Jawa.

Pembangunan IKN tentunya juga menawarkan potensi besar bagi sektor ekonomi lokal, terutama di bidang pertanian. Presiden Jokowi menyoroti peluang menjanjikan ini bagi petani dan produsen pertanian lokal. Potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitar IKN diperkirakan akan meningkat secara signifikan.

Permintaan dari pasar baru seperti IKN dapat dimanfaatkan oleh petani lokal untuk mengirimkan kelebihan hasil tani, seperti beras, untuk memenuhi permintaan pasar baru di IKN. Tidak hanya beras, kehadiran IKN diperkirakan akan meningkatkan permintaan berbagai produk pertanian lainnya, seperti sayuran dan bawang, yang dapat dipasok dari surplus produksi di daerah sekitar. Sebagai contoh, Presiden menyebutkan bahwa kelebihan produksi bawang yang terjadi saat ini dapat dengan mudah dikirim untuk memenuhi kebutuhan IKN dan dijual dengan harga menguntungkan.

Selain itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa IKN akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada prinsip keberlanjutan. Sebab, visi pembangunan IKN adalah menjadikannya sebagai model kota berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Maka dari itu, penting untuk melakukan transformasi ekonomi, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi hijau.

Penting juga beralih dari pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan lanskap ekonomi global dan geopolitik yang cepat berubah. Perubahan geopolitik global memerlukan transformasi ekonomi Indonesia yang signifikan, di mana IKN harus menjadi bagian integral dari transformasi ini.

Presiden mengapresiasi inisiatif sejumlah perusahaan dalam mengembangkan digitalisasi di kawasan IKN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari, yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal.

Dampak positif pembangunan IKN bagi perekonomian lokal juga terlihat pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyatakan bahwa peningkatan di sektor pariwisata terlihat dari jumlah kunjungan yang meningkat drastis. Kunjungan ini mencakup wisatawan dan kunjungan kerja dari luar daerah. Migrasi penduduk yang bekerja pada proyek strategis nasional turut berkontribusi. Tingkat hunian dan bisnis kuliner di IKN dan sekitarnya terus bertambah.

Ririn juga menjelaskan bahwa berbagai jenis pariwisata, mulai dari budaya, kuliner, alam, hutan, hingga religi, saat ini laku keras. Dinas Pariwisata dan Badan Otorita bekerja sama untuk menguatkan area wisata baru, salah satunya Goa Tapak Raja di Penajam Paser Utara (PPU), yang dikembangkan menjadi destinasi terdekat dari IKN setelah Bukit Bengkirai. Area ini tidak hanya menawarkan tempat wisata, tetapi juga pusat oleh-oleh dari UMKM lokal.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop) Kaltim, Heny Purwaningsih, menyampaikan bahwa hadirnya IKN harus dimanfaatkan sebagai momen berharga bagi UMKM setempat untuk terus berkompetisi dengan lebih baik dan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki Kaltim secara maksimal.

Prestasi Kaltim sebagai provinsi dengan belanja UMKM koperasi terbesar kedua di Indonesia menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pengembangan perkonomian lokal. Ini adalah saat yang tepat bagi sekotr bisnis, seperti hotel dan restoran di Kaltim untuk lebih banyak menggunakan produk lokal, sehingga manfaat pembangunan IKN dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat setempat, terutama para pelaku UMKM.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mantan Dekan FISIP Universitas Mulawarman, Prof. Sarosa yang menyoroti berpindahnya IKN ke Kalimantan Timur akan mendistribusikan devisa dari pusat ke daerah. Hal ini akan berdampak pada perkembangan perekonomian daerah dan wilayah tengah dan timur Indonesia yang selama ini ketinggalan dari wilayah barat. Dengan demikian, ekonomi lokal akan meningkat pesat dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia akan segera tercapai.

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi di wilayah IKN dan sekitarnya, UMKM dan ekonomi krearif lokal lainnya akan mendapatkan manfaat langsung berupa peningkatan permintaan dan peluang kolaborasi bisnis. Dukungan yang konsisten dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat akan memastikan bahwa pembangunan IKN bukan hanya menjadi simbol kemajuan nasional, tetapi juga membawa dampak positif yang nyata bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

*) Pengamat ekonomi dan UMKM asal Kalimantan Timur

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan ke Rapat Paripurna Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2025 pada Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah, Selasa (17/09). Selanjutnya, hasil rapat akan dibawa ke tingkat pengambilan keputusan pada sidang paripurna. “Hari ini kita telah menyepakati Pembicaraan Tingkat I untuk RUU APBN 2025, insya Allah akan diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2025 di sidang paripurna,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Banggar atas jalinan kerja sama sehingga pembahasan RUU APBN 2025 dapat berjalan dengan baik. APBN 2025 akan menjadi APBN transisi bagi pemerintahan baru yang sedianya akan dimulai pada Oktober 2024. “Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang selama pembahasan APBN telah memberikan pandangan masukan bahkan kritikan namun yang paling penting adalah juga dukungan yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintah baru yang akan memulai pada Oktober,” ungkap Menkeu. Menkeu mengatakan, selama pembahasan, Badan Anggaran dan pemerintah menyadari bahwa APBN adalah instrumen yang sangat luar biasa penting, yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. APBN menjadi instrumen yang luar biasa penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan, dari mulai Covid 19 pandemi, kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi, semuanya telah kita lalui dan kita bisa atasi dengan mendesain APBN yang terus responsif, fleksibel namun akuntabel. Ke depan, Menkeu berharap APBN dapat terus digunakan untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji, Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta raharja,” pungkas Menkeu.
- Advertisement -

Baca berita yang ini