Mata Indonesia, Yogyakarta – Pencopotan Menkumham Yasonna Laoly sempat memantik reaksi publik beberapa waktu lalu. Kader PDI Perjuangan itu masuk dalam daftar reshuffle yang dilakukan Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Yasonna Laoly digantikan Supratman Andi Agtas yang resmi ditunjuk Jokowi menduduki jabatan Menkumham. Seperti diketahui, Supratman Andi Agtas adalah kader Gerindra, Partai pemenang dalam Pemilu 2024 lalu.
Menanggapi dicopotnya Yasonna Laoly, Sekretaris DPD PDIP DIY, Totok Hedi Santosa mengaku bingung dengan pencopotan tersebut.
“Begini lho, pemerintahan kan (tinggal) 2 bulan. Tapi masih ada reshuffle, pertanyaannya itu untuk apa?,” ujarnya Sabtu 24 Agustus 2024.
Ia mengaku bahwa reshuffle adalah hak perogratif Presiden Jokowi meskipun masa jabatan presiden dan wakil presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti. Namun ia menyebutkan mengapa harus 2 bulan menjelang lengser harus ada penggantian.
“Hak perogratif memang iya, tapi mengganti menteri di 2 bulan terakhir itu emang mau ngapain?, ada agenda apa?. Ya itu hanya Jokowi dan Tuhan yang tahu,” celetuknya.
Terlepas dari dugaan adanya agenda tertentu Jokowi buru-buru mengganti Menkumham, Totok ikut menyoroti ramainya RUU Pilkada yang sedang dibahas Baleg DPR, meskipun DPR membatalkan RUU Pilkada tersebut dibahas di rapat paripurna.
“Menurut saya memang keliru itu (DPR) kita dengar juga sudah dibatalkan. Tapi yang saya sayangkan, kenapa mereka itu mempermainkan hati rakyat, akal sehat rakyat tentang demokrasi kenapa malah menantang-nantang. Terbukti kan semua rakyat bergerak,” ungkap dia.
Ia mengaku bahwa putusan MK yang bersifat mengikat ini harus terus dikawal. Sebab, sejak pemilu hingga menjelang pilkada, nyaris sejumlah aturan diubah-ubah yang justru membuat panas di tengah masyarakat.
