Oleh : Dany Satria
Papua kerap kali mendapatkan pemberitaan negatif karena konflik dan ketegangan yang berkelanjutan. Salah satu isu paling menonjol adalah aktivitas Organisasi Papua Merdeka (OPM), kelompok yang mengklaim memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Aksi-aksi OPM yang sering kali melibatkan kekerasan telah menimbulkan dampak serius, tidak hanya bagi keamanan nasional, tetapi juga bagi masyarakat lokal yang terjebak dalam ketidakpastian.
OPM telah lama berupaya memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia melalui berbagai cara, termasuk serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Serangan-serangan ini kerap terjadi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, seperti pegunungan dan hutan lebat, yang membuat penindakan terhadap mereka menjadi tantangan tersendiri. Kekerasan yang mereka lakukan telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan merusak infrastruktur penting, seperti jembatan, kantor pemerintahan, dan sekolah.
Mereka tidak hanya menyerang pos-pos militer, tetapi juga menargetkan pekerja proyek pembangunan, yang mereka anggap sebagai simbol “kolonisasi” oleh pemerintah pusat. Aksi-aksi ini telah memaksa banyak proyek pembangunan di Papua ditunda atau dihentikan sementara, yang tentunya berdampak buruk pada upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Menanggapi ancaman ini, pemerintah telah berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas. Penindakan terhadap OPM dan kelompok-kelompok separatis lainnya menjadi prioritas utama demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara. TNI dan Polri telah melakukan operasi militer terkoordinasi untuk menumpas kelompok-kelompok ini, meskipun operasi semacam itu sering kali menghadapi tantangan berat karena medan yang sulit dan dukungan lokal terhadap kelompok separatis di beberapa daerah.
Kapen Kogabwilhan III, Kolonel Inf Winaryo mengatakan OPM melakukan serangan terhadap pilot helikopter milik perusahaan penerbangan PT Intan Perkasa Air Service. Serangan tersebut menyebabkan satu pilot meninggal dunia atas nama Glen Malcolm warga negara Selandia Baru. Aksi tersebut terjadi di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Wilayah Distrik Alama secara De Jure dan De Facto merupakan jelas bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memberikan kesempatan bagi penerbangan sipil manapun selama mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Helikopter milik PT Intan Angkasa dengan nomor penerbangan PK-IWN Type MD-500 yang dikemudian oleh almarhum Glen Malcolm Conning merupakan penerbangan resmi yang telah terdaftar dalam jadwal penerbangan sipil hari Senin (5/8/2024). Helikopter yang disewa oleh Dinas Kesehatan Mimika tersebut berangkat dari Timika pukul 09.30 WIT dan direncanakan tiba di Alama pukul 10.25 WIT.
Namun, akibat ulah Kelompok OPM yang menganggap penerbangan tersebut sebagai penerbangan terlarang di wilayah Alama. Tindakan OPM yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menghilangkan nyawa warga sipil biasa dan tidak berdosa telah dianggap hal biasa oleh TPNPB OPM. Pelanggaran HAM seperti ini bukan sekali ini terjadi, namun telah sering dilakukan oleh OPM selama ini. Oleh karenanya, menjadi tugas dan tanggung jawab Aparat Keamanan, TNI dan Polri, menegakkan hukum dan keadilan demi stabilitas keamanan dan perdamaian di wilayah Papua.
Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Candra Kurniawan mengatakan upaya mewujudkan perdamaian di Papua akan terganggu bilamana terjadi serangan bersenjata oleh OPM hingga menyebabkan warga sipil biasa meninggal dunia. Oleh karena itu, penegakkan hukum tegas terhadap segala gerakan separatis di Papua perlu dilakukan. Kekerasan tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa tindakan yang tegas. Pemerintah juga terus berupaya untuk melakukan pendekatan dengan sangat hati-hati, agar tidak menambah penderitaan masyarakat yang sudah trauma. Operasi keamanan dilakukan dengan mengedepankan hak asasi manusia, memastikan bahwa warga sipil tidak menjadi korban tambahan dalam konflik ini.
Penindakan tegas yang dilakukan pemerintah tidak hanya sebatas operasi pengamanan. Pemerintah juga berupaya untuk memutus rantai dukungan yang diterima oleh kelompok-kelompok separatis ini, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, penegakan hukum yang ketat terhadap pihak-pihak yang memberikan dukungan logistik, keuangan, dan informasi kepada OPM menjadi sangat penting.
Di sisi lain, upaya diplomasi juga penting dalam menangani isu Papua di tingkat internasional. Pemerintah terus mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga integritas wilayahnya sambil menegaskan bahwa tindakan tegas yang dilakukan adalah demi melindungi warga negara dan menjaga keamanan nasional.
Solidaritas dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia juga sangat diperlukan. Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia, dan ancaman terhadap Papua adalah ancaman terhadap seluruh bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk mengakhiri teror di Papua harus menjadi perhatian bersama, dan seluruh elemen bangsa perlu bersatu untuk mendukung tindakan tegas pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Pemberantasan teror OPM bukan hanya tentang menjaga kedaulatan wilayah, tetapi juga tentang memastikan bahwa rakyat Papua dapat hidup dalam damai dan sejahtera tanpa takut akan kekerasan. Dengan penindakan yang tegas namun adil, diharapkan bahwa ancaman separatisme di Papua dapat segera diakhiri, membuka jalan bagi Papua yang lebih damai, stabil, dan sejahtera di masa depan.
*) Penulis adalah Pengamat Politik
