Mata Indonesia, Gunung Kidul – 27 Juli 2024 Pihak Keraton melakukan penutupan pada akses Jalan Menuju Pantai Sanglen Gununung Kidul. Pihak Kraton menganggap bahwa penutupan ini terkait dengan semaikn menjamurnya bangunan liar di wilayah Pantai Sanglen.
Tindakan penutupan ini bukan hanya sebagai dalih penertiban namun berdasarkan keterngan dari Panitikismo, penutupan ini bagian dari rencana pengembangan pariwisata. Panitikismo menuturkan bahwa sesuai dengan apa yang disepakati oleh Kraton dengan Investor, di sana akan dilakukan pengembangan Resort Obelix Beach.
Terkait kabar bahwa sampai saat ini Pemkab Gunungkidul melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) mengaku belum mengetahui adanya proyek itu, ini kembali menjadi preseden buruk perizinan di Yogyakarta.
“Seperti pada kasus Beach Club Raffi Ahmad, pembangunan jalan dilakukan tanpa perizinan terlebih dahulu, padahal sudah terjadi perubahan bentang lahan karst. Begitu juga terjadi di kasus Pantai Sanglen, pembangunan dilakukan tanpa perizinan” ungkap Dimas R. Perdana, Deputi Direktur WALHI DIY melalui siaran pers, Rabu (7/8).
WALHI Yogyakarta menilai Pembangunan dan pengembangan pariwisata ini hanya akan menguntungkan segelintir pihak saja, khususnya mereka yang telah memiliki modal besar dan mengabaikan ekonomi komunitas lokal. Rencana Pembangunan ini seakan menutup mata ketimpangan structural yang di alami Masyarakat Gunung Kidul.
Selain itu watak pengelolaan pariwisata berbasis industri sering kali tidak sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang masih mengelola wisata berbasis komunitas dan tradisional. Oleh karena itu sudah semestinya kondisi Social Resource yang sudah dibangun oleh masyarakat lokal sudah semestinya dilindungi dan lebih diutamakan untuk dikembangkan.
Keraton perlu fokus pada penguatan kapasitas warga lokal untuk mendorong ekonomi pariwisata yang lebih berkeadilan, sebagiamana Visi Misi Gubernur DIY dalam poin pertama Pancamulia, yaitu “Terwujudnya peningkatan kualitas hidup – kehidupan – penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing”.
Rencana pengembangan Resort Obelix justru akan kontraproduk dengan visi gubernur. Hal ini dikarenakan pendekatan pengemabngan pariwisatanya masih berwatak privatisasi.
“Dengan privatisasi seperti ini ekonomi lokal yang sudah terbangun menjadi perlahan hilang dan pada akhirnya juga akan menimbulkan ekses pada kerusakan ekologi yang semakin meluas, ungkap Dimas.
“Peran pengelolaan pariwisata oleh perusahaan seperti Obelix perlu dikurangi, dan justru dalam pengelolaan dan pengembangannya perlu mendahulukan bentuk-bentuk kelola wisata rakyat di atas tujuan industrialisasi wisata” Terangnya.
Akses pariwisata oleh masyarakat harus diperkuat dan difasilitasi, sehingga berdaya saing dalam menghadapi pariwisata besar. Keraton harusnya memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal, dan bukan justru menjadi korban dari ekspansi pariwisata yang sangat gencar di Yogyakarta.
“Kita harus beralih dari anggapan bahwa kesejahteraan dimulai dari kerjasama pemerintah dengan perusahaan. Justru, kesejahteraan dimulai saat pemerintah mau melakukan kerjasama langsung dengan masyarakat, tanpa perlu melalui perantara perusahaan.”
