Komitmen kuat Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Papua hingga pada tingkat lokal dan dengan tepat sasaran, sehingga benar-benar menyasar serta mampu masyarakat rasakan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.
Terwujudkannya pembangunan ekonomi di Papua hingga pada tingkat lokal dengan tepat sasaran jelas merupakan hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan masyarakat di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu selama ini.
Karena dengan demikian, apabila pembangunan ekonomi Papua terwujud secara kuat hingga ke tingkat lokal dengan tepat sasaran, langsung menyasar kepada masyarakat Orang Asli Papua (OAP), maka bukan tidak mungkin pemerataan dan keadilan akan terjadi.
Sampai saat ini, baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus memfokuskan pada pembangunan yang berkelanjutan untuk menuju ke ekonomi hijau dan juga lingkungan yang lebih sehat.
Tujuan utama dari fokus tersebut yakni demi menciptakan pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkeadilan di wilayah berjuluk Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi itu. Menurut Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua, Derek Hegemur bahwa dengan adanya hal tersebut menjadikan generasi muda di sana ke depannya bisa melihat manfaat pembangunan hijau.
Sehingga, stabilitas lingkungan pun bisa terus terjaga dan semakin memberikan dampak yang positif bagi seluruh masyarakat Orang Asli Papua (OAP) sendiri. Baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemprov Papua, saling memiliki komitmen kuat untuk terus melanjutkan pembangunan ekonomi agar bisa tumbuh hingga ke tingkat lokal.
Dengan adanya pembangunan ekonomi yang tumbuh sampai ke tingkat lokal, maka menjadikan upaya tersebut menjadi semakin lebih tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) juga mampu memberikan dampak baik ke masyarakat di tingkat lokal.
Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan yang tepat sasaran tersebut. Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) setempat juga terus melaksanakan pembangunan agar memberikan dampak positif bagi OAP, termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang berfokus pada pembangunan hijau.
Sementara itu, hasil dari percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih yang terus pemerintah gencarkan selama ini, menjadikan pertumbuhan ekonomi di Papua tercatat dalam kondisi yang baik dan cukup kompetitif.
Baiknya pertumbuhan ekonomi di provinsi paling Timur Tanah Air itu terlihat dari bagaimana capaian tingkat inflasi yang terus mampu terjaga dengan baik hingga pada pertengahan tahun 2024 sekarang ini.
Bahkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatatkan bahwa wilayah tersebut mengalami inflasi secara tahunan year on year (yoy) hanya sekitar 1,47 persen saja pada bulan Juni 2024.
Berkat capaian sangat membanggakan tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi sangat tinggi pada Bumi Cenderawasih sebagai salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mengendalikan angka inflasi.
Menurut Derek Hegemur, pertumbuhan ekonomi yang baik di Papua itu terjadi karena tenaga kerja dan kebijakan dari Pemerintah RI serta Pemerintah Provinsi selama ini sudah sangat tepat. Selain itu, adanya perbaikan infrastruktur juga terus menjadi fokus utama sehingga semakin mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Apabila infrastruktur memadai, maka bukan tidak mungkin tingkat inflasi dapat tetap terkendali dengan baik. Termasuk pula, pertumbuhan ekonomi secara tahunan year on year (yoy) di Papua terus membaik berkat adanya kerja sama semua pihak.
Kolaborasi yang terjadi antar berbagai pihak menjadi kunci penting dalam menjaga tren positif yakni pertumbuhan ekonomi di Papua hingga ke depannya. Dengan adanya kerja sama yang solid tersebut, maka Bumi Cenderawasih bisa terus berkembang ke arah yang positif demi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya, John Way menargetkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di wilayahnya mampu turun hingga 0 persen setidaknya pada akhir tahun 2024 ini. Dalam upaya merealisasikannya, maka gendaknya seluruh pihak berkolaborasi bersama dengan maksimal untuk menghilangkan kasus kemiskinan dan stunting di masyarakat.
Senada, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya, Rahman mengatakan bahwa angka kemiskinan pada tahun 2024 ini harus mampu mencapai 0 persen sebagaimana dalam amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) pada tahun sebelumnya.
Berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, memang sudah termaktub bahwa untuk menuju Papua produktif, sehat dan cerdas maka masalah kemiskinan dan stunting harus teratasi dengan tuntas.
Pemerintah RI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mampu mewujudkan pembangunan ekonomi di Papua hingga menyentuh pada tingkat lokal dengan tepat sasaran, sehingga benar-benar masyarakat OAP merasakan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.
