Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengumumkan bahwa pertemuan kedua Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) dihadiri oleh perwakilan parlemen dari berbagai negara di kawasan Pasifik ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas regional dan mendorong pembangunan inklusif.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa Tahun 2024 merupakan kali kedua Sidang IPPP dilaksanakan sejak Sidang IPPP pertama di tahun 2018.
Sidang kedua IPPP ini mengusung tema Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.
Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon, menyatakan bahwa pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia.
Menurutnya, forum ini pertama kali kita lakukan ditahun 2018. Tapi karena Covid-19 terdapat penundaan, belum lagi DPR RI pada tahun 2022 menjadi tuan rumah IPU.
“Jadi baru sekarang bisa kita laksanakan pertemuan yang kedua ini dan kita berharap akan ada partisipasi yang cukup tinggi dan aktif dari Parlemen negara-negara pasifik,” ungkapnya.
Fadli berharap forum IPPP ke-2 ini akan membuka dialog dan komunikasi sesama negara yang berada di kawasan pasifik. Indonesia yang kawasan kepulauannya bersentuhan dengan dua samudera punya posisi yang penting dalam geopolitik kawasan ini.
“Sebagian besar kita sudah mengenal mereka. Sehingga jika ada isu-isu yang terkait, misalnya tentang situasi di Papua dan lain-lain kita bisa menjelaskan dengan gamblang. Tentu saja (forum) ini penting bagi kepentingan nasional kita,” tutur Fadli.
Sementara itu, Ketua DPR-RI, Puan Maharani, menyatakan, sebagai negara kepulauan, kita mempunyai tantangan dan kerentanan geografis yang sama.
Pandemi COVID-19 yang terjadi baru-baru ini dan dampak perubahan iklim yang cepat telah memperburuk tantangan-tantangan ini, berdampak pada pariwisata, perikanan, dan komponen penting dalam sistem perdagangan dan transportasi global.
“Bencana alam seperti angin topan, tsunami, dan letusan gunung berapi semakin menegaskan perlunya kita akan strategi yang tangguh dan kooperatif,’ ungkap Puan dalam laman ksap.go.id.
Puan sebut, diskusi fokus pada isu-isu utama seperti mendorong konektivitas dan pembangunan inklusif, mengelola laut kita secara berkelanjutan, dan memanfaatkan potensi maritim untuk pertumbuhan ekonomi.
