Papua, dengan kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beragam, telah menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya selama beberapa tahun terakhir. Dalam upaya untuk memajukan wilayah ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Salah satu aspek penting dari upaya ini adalah pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan ini bukan hanya sebagai langkah untuk memastikan keberhasilan program, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama diabaikan.
Penjabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way baru saja meresmikan soft launching proyek Perubahan Papua Berdaya. Proyek tersebut diinisiasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Barat Daya, Rahman S.STP., M.Si.
Pj Sekda Papua Barat Daya Jhony Way mengatakan setiap kegiatan atau program pembangunan nantinya diselaraskan dengan kearifan lokal dan memiliki potensi, sehingga nantinya konteks pembangunan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat adat. Proyek perubahan ini memiliki beberapa program strategis mendorong pembangunan di Papua Barat Daya, satu di antarnya adalah menyelaraskan semua program dan kegiatan pembangunan dengan kearifan lokal.
Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya peran masyarakat adat dalam pembangunan Papua. Berbagai kebijakan telah diambil untuk memastikan bahwa suara masyarakat adat didengar dan diperhitungkan. Sehingga, pelaksanaan proyek ini pun juga akan melibatkan masyarakat adat Papua dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini untuk mendorong masyarakat adat Papua agar terlibat secara aktif dalam hal perencanaan pembangunan provinsi terbungsu
Keterlibatan masyarakat adat dalam proyek ini tidak hanya memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap proyek tersebut. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif masyarakat adat dalam kegiatan pemeliharaan jalan setelah proyek selesai. Mereka dengan sukarela membantu menjaga jalan tersebut agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan oleh semua orang.
Selain itu, Bapperida akan menyederhanakan dan menstandarisasi proses perencanaan dan penganggaran sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan pelaksanaan yang akuntabel. Ketiga, OPD Pengelola Dana Otsus dapat melakukan kompetensi para formulator kebijakan daerah ditingkatkan melalui Coaching Clinic.
Bapperida Papua Barat Daya Rahman menyatakan, pelaksanaan proyek ini melibatkan masyarakat adat Papua dalam proses perencanaan pembangunan. Terdapat tiga tujuan utama dari rancangan proyek perubahan Papua Berdaya tersebut, yakni terakomodirnya usulan kebijakan Otsus melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) berbasis wilayah adat dengan format pelaksanaan yang baku, terimplementasinya kebijakan Otsus yang direncanakan sesuai dengan hasil Musyawarah Otsus kewilayahan dan regulasi yang berlaku dan didukung oleh sistem informasi terintegrasi dan coaching clinic.
Maka dari adanya proyek ini diharapkan dapat terwujud tata kelola dana otonomi khusus yang efektif, efisien dan transparan. Masyarakat adat dan LMA (Lembaga Masyarakat Adat) dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasllkan benar-benar mewakili kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Namun, pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan Papua bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang budaya dan sistem nilai masyarakat adat di kalangan para pengambil keputusan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas para pengambil keputusan dalam memahami dan menghormati budaya serta hak-hak masyarakat adat. Selain itu, diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan.
Dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah positif telah diambil untuk mengatasi tantangan ini. Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat dan pentingnya pelibatan mereka dalam pembangunan. Selain itu, berbagai program pendidikan dan pelatihan juga telah diluncurkan untuk meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan tentang budaya dan sistem nilai masyarakat adat.
Dengan adanya pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan Papua, diharapkan bahwa pembangunan di wilayah ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Masyarakat adat memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang sangat berharga dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Oleh karena itu, pelibatan mereka dalam setiap tahap pembangunan tidak hanya akan memastikan keberhasilan program, tetapi juga melindungi warisan budaya dan lingkungan yang ada di Papua.
Ke depan, diharapkan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan upaya untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua. Dengan demikian, pembangunan di Papua tidak hanya akan membawa manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak dan budaya masyarakat adat, serta melestarikan lingkungan yang menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Papua dan seluruh masyarakatnya.
Pembangunan Papua bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang membangun manusia dan memperkuat komunitas. Melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan Papua dapat menjadi contoh sukses pembangunan yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, dan menjaga kelestarian lingkungan.
