Isu separatisme yang diusung oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Papua. Di tengah situasi ini, sejumlah tokoh adat Papua dengan tegas menyuarakan penolakannya terhadap OPM dan menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI.
Para tokoh adat Papua mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Mereka dihormati dan dianggap sebagai pemimpin yang bijaksana dalam menjaga nilai-nilai tradisional dan menjembatani hubungan antara masyarakat adat dengan pemerintah. Pernyataan tegas para tokoh adat Papua untuk menolak OPM menunjukkan keberanian dan komitmen mereka terhadap NKRI serta kesejahteraan masyarakat Papua.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Papua Barat Daya, Fatrah M. Soeltief mengatakan masyarakat harus waspada terhadap berita hoax maupun provokasi yang terus disebarkan oleh OPM, seperti memanfaatkan momentum 1 Juli sebagai Hari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
KNPB juga sering mengadakan berbagai kegiatan, termasuk demonstrasi, rapat umum, dan acara kebudayaan, untuk menarik perhatian internasional dan memobilisasi dukungan bagi perjuangan mereka. Mereka juga menggunakan kesempatan ini untuk memperingati tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah gerakan kemerdekaan Papua Barat.
Tindakan OPM tidak mewakili aspirasi mayoritas masyarakat Papua yang menginginkan perdamaian dan pembangunan. Menurutnya, kekerasan dan separatisme hanya membawa penderitaan bagi rakyat Papua dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa solusi terbaik bagi Papua adalah melalui dialog dan kerjasama dengan pemerintah untuk membangun Papua yang aman, sejahtera, dan maju.
Perjuangan OPM yang menggunakan kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai adat Papua yang menjunjung tinggi kedamaian dan gotong royong. Masyarakat Papua lebih membutuhkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan daripada terlibat dalam konflik bersenjata. Fatrah M. Soeltief menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua untuk bersatu padu dalam mendukung pembangunan dan menolak segala bentuk kekerasan yang merugikan.
Tokoh Pemuda Papua, Paul Ohee mengatakan peringatan 1 Juli hanya merupakan propaganda tidak berdasar yang diupayakan OPM, untuk mengancam kesatuan dan persatuan. Gerakan OPM tidak hanya berpotensi memecah belah bangsa, tapi juga mengabaikan kesejahteraan dan kedamaian, yang selama ini diperjuangkan bersama. Menurutnya, aksi perlawanan bersenjata tidak akan memberikan dampak yang lebih baik dalam hal menyelesaikan permasalahan di Papua.
Paul juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif menjaga persatuan dan menolak segala bentuk propaganda yang merusak integritas bangsa. Sehingga seluruh elemen bangsa dapat membangun Indonesia yang lebih maju dan harmonis, dimana setiap warga merasakan manfaat dari kesatuan dan kebhinekaan yang kita miliki.
Kepala Suku Kampung Putali, Nulce Monim mengatakan pihaknya menolak dengan sangat keras adanya klaim sepihak mengenai tanggal 1 Juli yang seolah menjadi Perayaan HUT OPM. Pasalnya, memang Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang terlahir dari perjuangan dan juga berdiri melalui tetesan darah serta pengorbanan besar dari jiwa dan raga oleh para pahlawan dari berbagai latar belakang agama, suku dan bahasa.
Para pendiri bangsa terdahulu telah menanggalkan berbagai perbedaan yang mereka miliki, terlebih egoisme kelompok, seluruhnya hanya demi membela dan mampu merebut kembali Bumi Pertiwi dari tangan para penjajah di masa itu. Segala kegiatan atau aksi yang selama ini OPM lakukan merupakan sebuah tindak makar yang sangat nyata kepada negara, dan hal tersebut sama sekali tidak dapat menyejahterakan masyarakat Papua sebagaimana klaim mereka, namun justru hanya menimbulkan perpecahan saja bagi Bangsa Indonesia sekaligus rakyat Bumi Cenderawasih sendiri yang sudah damai berada di pangkuan NKRI.
Pernyataan tegas para tokoh adat mendapat dukungan dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan generasi muda Papua. Dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat Papua pada umumnya mendambakan perdamaian dan kemajuan, serta menolak kekerasan dan separatisme yang diusung oleh OPM. Kerjasama antara tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif untuk pembangunan dan mempercepat pencapaian kesejahteraan di Papua.
Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di Papua melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah program Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah pusat juga terus berupaya meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur di Papua, seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah tersebut.
Di bidang pendidikan, pemerintah telah mendirikan berbagai fasilitas pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sektor kesehatan, pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) terus dilakukan untuk memastikan masyarakat Papua mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Semua upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Namun, keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh adat. Dukungan dan kerjasama dari tokoh adat sangat penting dalam menyukseskan berbagai program pembangunan dan menciptakan perdamaian di Papua. Oleh karena itu, peran aktif tokoh adat dalam menolak OPM dan mendukung pembangunan sangatlah krusial.
Pernyataan tegas para tokoh adat Papua dalam menolak OPM menunjukkan komitmen mereka terhadap persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Mereka menyadari bahwa kekerasan dan separatisme hanya akan membawa penderitaan bagi masyarakat Papua dan menghambat pembangunan di wilayah tersebut. Dengan dukungan dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, Papua dapat mencapai perdamaian dan kesejahteraan yang diidam-idamkan. Masyarakat perlu bersama-sama mendukung upaya para tokoh adat Papua dalam menjaga persatuan dan membangun Papua yang lebih baik.
