Menjelang Pilkada 2024, tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah maraknya penyebaran hoaks dan provokasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) di media sosial. Fenomena ini tidak hanya mengancam kelancaran proses demokrasi, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, berbagai pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pegiat media sosial, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menangkal penyebaran informasi palsu dan provokatif tersebut. Berikut adalah beberapa langkah positif yang diambil untuk menghadapi tantangan ini.
Bawaslu telah menyadari betapa besar pengaruh media sosial dalam pembentukan opini publik. Untuk itu, Bawaslu akan berkolaborasi dengan admin akun media sosial yang mempunyai pengaruh di daerah-daerah. Langkah ini sangat cerdas karena admin medsos lokal memiliki kedekatan dan kepercayaan dari komunitasnya, sehingga dapat menyebarkan informasi valid terkait Pilkada 2024 dengan lebih efektif.
Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya terkait Pilkada. Dengan melibatkan admin medsos, Bawaslu berharap dapat mengajak semua elemen bangsa untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoaks.
Selain itu, Bawaslu juga melibatkan konten kreator dalam upaya literasi digital. Konten kreator memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan dukungan konten kreator, pesan-pesan penting tentang pentingnya verifikasi informasi, cara mengenali hoaks, dan dampak negatif dari menyebarkan berita bohong dapat disampaikan dengan lebih efektif.
Recky Aldhera, seorang kreator konten dari Majalengka, menekankan pentingnya peran masyarakat, terutama generasi muda, dalam menciptakan Pilkada yang damai dan bebas dari hoaks. Menurut Recky, meningkatkan literasi digital adalah salah satu cara paling efektif untuk melawan penyebaran hoaks. Literasi digital tidak hanya melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi yang diterima.
Memvalidasi setiap informasi yang diperoleh sangat penting, terutama informasi yang akan disebarluaskan kembali ke khalayak luas, seperti di grup WhatsApp dan platform media sosial lainnya. Jangan sampai informasi yang disebarluaskan ternyata hoaks. Edukasi tentang cara mengenali keaslian suatu informasi perlu digalakkan. Masyarakat bisa memanfaatkan situs-situs cek fakta untuk memastikan keaslian berita yang diterima.
Untuk mewujudkan Pilkada yang aman, lancar, dan damai, serta melahirkan pemimpin terbaik bagi daerah, perlu ada peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, media, dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu sangat diperlukan. Edukasi dan literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong.
Konten dan informasi hoaks dapat dilawan dengan kerja sama antara masyarakat, media, dan pemerintah. Ketika masyarakat menemukan hoaks, segera melaporkannya ke pihak berwenang seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) atau Jabar Saber Hoaks. Dengan begitu, hoaks dapat segera ditangani dan tidak menyebar luas.
Herwyn JH Malonda juga menekankan pentingnya menyampaikan informasi terkait calon pemimpin, visi misi, dan citra diri mereka dengan cara yang santun dan sesuai dengan fakta. Pilkada bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang proses pendidikan politik bagi masyarakat. Dengan menyampaikan informasi secara santun, kita dapat menciptakan iklim politik yang sehat dan positif.
Bawaslu saat ini sedang mengidentifikasi kerawanan yang akan masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) 2024. Langkah ini penting untuk mengantisipasi penyebaran hoaks yang diprediksi akan banyak terjadi pada tahapan kampanye dan menjelang pemungutan suara. Dengan mengetahui daerah-daerah yang rawan, Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dini untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan lancar.
Selain itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banggai Laut Syahrudin M. Tintis meminta masyarakat agar tak mudah terprovokasi terhadap isu Suku, Agama Ras Antar Golongan (SARA) dan informasi palsu atau berita hoaks yang bergulir di media sosial. Pilkada tahun 2024 sesungguhnya ada dua tahapan besar yang akan dilaksanakan dalam pesta demokrasi tersebut yakni pertama tahapan persiapan dan kedua tahapan penyelenggaraan. Untuk mensukseskan Pilkada tahun 2024 perlu kerjasama dan keterlibatan semua kalangan masyarakat, untuk itu dukungan Pemerintah Kabupaten, Forkopimda, insan pers, tokoh agama, organisasi pemuda, dan juga seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk agenda besar ini.
Kolaborasi Bawaslu, KPU dengan admin medsos dan konten kreator, serta peningkatan literasi digital, adalah langkah-langkah yang sangat positif dalam upaya menangkal hoaks dan provokasi SARA di media sosial jelang Pilkada 2024. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan aman, lancar, dan damai. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan kompetisi politik yang sehat dan beradab demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mari kita dukung upaya ini dan bersama-sama menjaga integritas Pilkada 2024, demi terciptanya demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Indonesia.
