Semua Pihak Bertanggung Jawab Wujudkan Pilkada Damai Tanpa Isu SARA

Baca Juga

Masyarakat diminta untuk selalu menjaga situasi kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dari isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, aparat keamanan, atau media saja, melainkan merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat.

Semua pihak perlu untuk bersinergi dan menjaga situasi kondusif menjelang Pilkada, termasuk kalangan Jurnalis. Terkait hal itu, Aliansi Jurnalis Singkawang (Ajusi) memainkan peran kunci dalam memperkuat kesadaran ini dengan menggelar acara “Ngopi Bareng di Tahun Demokrasi”. Acara ini tidak hanya menjadi forum bagi insan media untuk meningkatkan literasi dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga sebagai momentum untuk mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip etika jurnalistik, terutama di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.

Kehadiran berbagai tokoh penting, seperti Kapolres Singkawang, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan aktivis media sosial, menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada yang damai dan terbebas dari hoaks serta ujaran kebencian.

Kapolres Singkawang, AKBP Fatchur Rochman, dengan tegas menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjaga situasi keamanan menjelang dan selama Pilkada 2024. Langkah-langkah antisipasi yang diambil, seperti penempatan personel keamanan yang cukup dan harapan agar media memberikan liputan yang positif, menunjukkan komitmen aparat keamanan dalam memastikan kelancaran proses demokrasi.

Sementara itu, Ketua KPU Singkawang, Khairul Abror, menyoroti peran penting media dalam menyebarkan informasi yang benar dan membantu pemilih untuk membuat keputusan yang tepat.

Di tingkat nasional, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) juga menegaskan komitmennya untuk mengawal ruang digital guna mendukung Pilkada serentak yang berlangsung dengan damai dan bertanggung jawab.

Langkah-langkah konkret telah diambil, seperti amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa dalam menyajikan informasi yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pun turut berperan dalam memastikan integritas dan kualitas proses Pilkada.

Namun, tantangan tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Bawaslu Kabupaten Sumbawa, misalnya, mengambil langkah strategis dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan tanpa gangguan dari hoaks.

Kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial, aktivis organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan wartawan, menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas selama proses Pilkada. Hal ini sangat penting untuk menjauhkan isu-isu sensitif dan memastikan fokus pada program pembangunan yang nyata.

Di Maluku, para elit politik juga menyuarakan komitmen mereka untuk menyambut Pilkada dengan damai dan tanpa memanfaatkan isu-isu SARA. Pesan perdamaian dan persaudaraan yang disampaikan oleh Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif, mengajak semua pihak, terutama calon dan tim sukses, untuk menjaga integritas kompetisi politik.

Masyarakat perlu diajak untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab, menjauhkan diri dari penyebaran informasi yang tidak benar, serta menjaga ruang digital sebagai sarana yang positif untuk menyampaikan informasi dan pendapat yang membangun.

Sinergi dan nilai-nilai kebersamaan akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 sebagai tonggak positif dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga turut memberikan pandangannya terkait produksi hoaks di media sosial yang semakin meningkat menjelang Pilkada. Dalam konteks ini, gerakan anti-hoaks dan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Kemenkominfo bersama Polri menjadi sangat penting untuk memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokrasi.

Seluruh pihak, tanpa terkecuali, perlu berkomitmen untuk menjaga integritas dan kualitas proses Pilkada. Dialog, kerja sama, dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat harus terus didorong untuk menciptakan Pilkada yang beradab, menghormati perbedaan, dan bermartabat. Dalam menjalankan proses demokrasi, semua pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan dan penyelenggara negara, bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang memadai dan memastikan keamanan serta kelancaran pelaksanaan Pilkada. Aparat keamanan, seperti kepolisian dan tentara, memiliki peran vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses Pilkada, serta mengantisipasi potensi konflik yang bisa muncul.

Di sisi lain, media massa dan jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi yang akurat, seimbang, dan berimbang kepada masyarakat. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat dalam konteks politik. Oleh karena itu, menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas jurnalistik menjadi krusial dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menjaga integritas dan kualitas proses Pilkada Serentak 2024 membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh pihak. Baik itu pemerintah, aparat keamanan, media massa, maupun masyarakat luas, semua harus berperan aktif dalam menjaga demokrasi yang sehat dan bermartabat. Dengan langkah-langkah konkret dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga demokrasi, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berlangsung dengan damai, adil, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas serta mampu mewakili kepentingan masyarakat secara utuh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Bergerak Menyeluruh, Pemulihan Daerah Bencana di Sumatera Terus Dipercepat

Oleh : Kurnia Efendi )* Pemerintah dan negara telah menunjukkan respons yang sangat cepat, terukur danjuga menyeluruh dalam menangani dampak dari terjadinya bencana banjir dan tanahlongsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025.  Beragam langkah tersebut menunjukkan dengan sangat nyata bagaimanapemerintah bergerak aktif dalam memastikan upaya pemulihan pascabencanaberjalan dengan konsisten, tidak terputus, dan mampu menjangkau seluruh wilayahterdampak.  Di tengah tantangan geografis yang ada, dan bagaimana kerusakan infrastrukturyang terjadi secara luas di sana, penguatan solidaritas nasional juga turut menjadifondasi utama agar masyarakat Aceh tidak menghadapi masa sulit tersebut dengansendirian. Presiden Prabowo Subianto kembali hadir secara langsung ke tempat bencana dansudah menempatkan pemulihan daerah bencana sebagai prioritas. Bukti nyata darikehadiran langsung Kepala Negara tersebut menjadikan pemerintah memusatkanperhatian pada pembukaan kembali akses jalan dan jembatan strategis yang terputus akibat banjir bandang dan longsor.  Ruas-ruas vital, salah satunya di Aceh seperti Bireuen–Takengon dipulihkan secarabertahap oleh pemerintah agar distribusi logistik, layanan kesehatan, dan mobilitaswarga kembali dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pendekatan tersebutmenunjukkan orientasi pemerintah pada pemulihan fungsi dasar wilayah sebagaiprasyarat bangkitnya aktivitas sosial dan ekonomi. Selain infrastruktur, pemerintah memastikan jaminan kebutuhan pokok masyarakatterdampak tetap terjaga. Ketersediaan pangan di pengungsian dipantau secaraketat, dengan suplai yang disiapkan dari berbagai daerah lain untuk mengantisipasigangguan distribusi lokal.  Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak semata berfokus padapembangunan fisik, tetapi juga pada perlindungan kehidupan sehari-hari wargaselama masa transisi. Pemerintah juga mengambil kebijakan penyesuaian terhadapkewajiban ekonomi masyarakat terdampak, khususnya petani dan pelaku usahakecil, agar beban pascabencana tidak berlipat. Pemulihan hunian menjadi agenda penting berikutnya. Pemerintah merencanakanpembangunan sekitar seribu unit hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempattinggal, dengan penahapan yang disesuaikan kondisi lapangan.  Kabupaten Aceh Tamiang menjadi fokus awal karena tingkat kerusakan yang signifikan. Perencanaan hunian tersebut mempertimbangkan aspek keselamatan, akses terhadap mata pencaharian, serta kedekatan dengan komunitas asal, sehingga relokasi tidak memutus ikatan sosial warga. Pemerintah juga menyiapkanhunian sementara agar pengungsi dapat segera keluar dari kondisi darurat menujutempat tinggal yang lebih layak. Penguatan solidaritas nasional terlihat nyata melalui keterlibatan berbagai elemenbangsa. Puluhan lembaga kemanusiaan mengerahkan ribuan relawan untukmembantu evakuasi, distribusi logistik, dan layanan sosial di lapangan.  Pemerintah daerah dari luar Aceh turut menyalurkan bantuan sebagai wujudkepedulian antarwilayah, baik dalam bentuk dana, logistik, maupun dukungan teknis. Keterlibatan sektor swasta dan yayasan sosial memperkuat kapasitas negara dalammenjangkau kebutuhan masyarakat terdampak secara lebih luas dan cepat. Aspek transparansi dan integritas menjadi perhatian penting dalam keseluruhanproses pemulihan. Pemerintah menegaskan pengawasan ketat terhadap penyaluranbantuan dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran serta bebas daripenyelewengan.  Pendekatan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligusmemastikan bahwa setiap dukungan benar-benar dirasakan manfaatnya olehmasyarakat. Komunikasi dengan lembaga internasional juga dilakukan untukmemperkuat dukungan rehabilitasi jangka panjang, terutama pada sektorpendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak, tanpa mengurangi kendali nasionalatas proses pemulihan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan skala dampak yang luas, dengan lebih dari seratus ribu unit rumah mengalami kerusakan di 18 kabupaten dan kota di Aceh. Kepala Pusat Data, Informasi, dan KomunikasiKebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa pendataan kerusakan terusdiperbarui sebagai dasar perencanaan lanjutan.  Pemerintah menggunakan data tersebut untuk menentukan skema pembangunanhunian, baik perbaikan di lokasi semula bagi rumah rusak ringan maupun relokasi kekawasan yang lebih aman bagi rumah rusak berat dan hilang. Pendekatan berbasisdata tersebut menjadi kunci agar pemulihan tidak bersifat sementara, tetapiberkelanjutan dan berorientasi mitigasi. Pemulihan Aceh juga berjalan seiring dengan penanganan bencana di provinsiSumatera lain yang terdampak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur danPembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwapemerintah mengerahkan alat berat untuk membuka kembali puluhan ruas jalan danjembatan yang tertutup longsor.  Fokus utama diarahkan pada penyambungan jalur utama secara temporer agar logistik dan bantuan medis dapat menjangkau wilayah terisolasi. Sambil melakukanperbaikan sementara, pemerintah merancang pembangunan permanen yang lebihtahan bencana sebagai investasi jangka panjang. Pendekatan paralel antara tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur dasarmenunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat fase rehabilitasi danrekonstruksi. Evakuasi korban, layanan kesehatan, dan penyediaan logistik tetapmenjadi prioritas, namun aksesibilitas wilayah tidak menunggu hingga kondisisepenuhnya pulih. Strategi tersebut memungkinkan aktivitas sosial dan ekonomiberangsur kembali, sekaligus mempercepat pemulihan psikologis masyarakat. Seluruh rangkaian langkah tersebut menegaskan bahwa solidaritas nasional bukansekadar slogan. Pemerintah memastikan kehadiran nyata melalui kebijakan, sumberdaya, dan kerja lintas sektor yang terkoordinasi.  Pemulihan Aceh bergerak maju dengan pendekatan menyeluruh, dari pangandan hunian hingga infrastruktur dan mitigasi. Dengan fondasi tersebut, proses bangkitnya Aceh tidak hanya ditujukan untuk kembali seperti semula, tetapiuntuk menjadi wilayah yang lebih kuat, aman, dan tangguh menghadapitantangan di masa depan. (*) )* Penulis adalah Pengamat Kebencanaan
- Advertisement -

Baca berita yang ini