Papua terus menjadi sorotan publik bukan hanya dalam negeri tetapi pihak asing, Australia sepaham dengan Indonesia bahwa wilayah Papua selamanya tetap menjadi bagian dari NKRI. Dimana, Papua secara geografis terletak di bagian timur Indonesia, memiliki sejarah integrasi yang panjang dan kompleks dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meskipun beberapa kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus memperjuangkan kemerdekaan, integrasi Papua dengan Indonesia sudah ditetapkan melalui berbagai proses politik dan hukum yang sah, serta mendapat pengakuan internasional. Penegasan terbaru dari Australia yang menolak mendukung gerakan separatis di Papua semakin mengukuhkan posisi integrasi ini sebagai sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi.
Australia secara tegas menolak mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau gerakan separatis di Papua. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles mengatakan bahwa Australia sepenuhnya mendukung kedaulatan wilayah Indonesia, termasuk Papua, dan tidak mendukung gerakan kemerdekaan apapun. Australia menghormati kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Dukungan dari Australia ini menguatkan posisi Indonesia dalam menghadapi isu separatisme di Papua, memastikan bahwa integrasi Papua dalam NKRI tidak perlu diragukan lagi. Australia juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas dan kemitraan regional dalam menghadapi tantangan bersama, termasuk di bidang keamanan dan pertahanan.
Integrasi Papua dengan Indonesia sudah ditetapkan melalui berbagai proses politik dan hukum yang sah, serta mendapat pengakuan internasional. Penegasan terbaru dari Australia yang menolak mendukung gerakan separatis di Papua semakin mengukuhkan posisi integrasi ini sebagai sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi.
Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia setelah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. PEPERA merupakan hasil dari perjanjian New York 1962 antara Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Meskipun ada kritik mengenai cara pelaksanaan PEPERA, hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Sejak integrasi, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memajukan pembangunan di Papua. Program-program seperti Otonomi Khusus Papua yang diberlakukan sejak tahun 2001 memberikan lebih banyak kewenangan dan anggaran untuk pemerintah daerah Papua guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan Peran TNI AD Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua. Semua pihak, termasuk rakyat Papua di daerah rawan, sangat merasakan dampak konflik. Dimana aksi kekerasan dan kekacauan yang terjadi telah membawa kesulitan di bidang ekonomi. Kondisi Papua saat ini jauh lebih baik, karena satuan-satuan TNI yang ditugaskan di Papua telah banyak berbuat dengan berbagai upaya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan Trans Papua dan peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Papua tidak tertinggal dari wilayah lain di Indonesia. Pemerintah juga telah berusaha untuk meningkatkan inklusi sosial dengan mempromosikan keberagaman budaya Papua sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia.
Menanggapi hal ini Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen Izak Pangemanan mengatakan Mari kita bersama-sama menjaga keamanan di Tanah Papua agar pembangunan dapat dilaksanakan dan dirasakan seluruh Masyarakat.
Selain itu, pemerintah pusat juga sering mengalokasikan dana yang signifikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemerintah juga telah berusaha untuk meningkatkan inklusi sosial dengan mempromosikan keberagaman budaya Papua sebagai bagian integral dari identitas nasional Indonesia.
Bumi Cenderawasih yang di dalamnya terdapat enam provinsi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Sehingga apa yang selama ini diungkapkan kelompok tertentu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mendukung stabilitas dan integritas wilayah Indonesia. Hal ini penting mengingat Papua terletak di wilayah strategis dan kaya sumber daya alam, yang berarti stabilitas di Papua adalah kunci bagi stabilitas regional.
Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Kelompok-kelompok separatis seperti OPM masih aktif dan sesekali melakukan serangan yang mengganggu keamanan di Papua. Namun, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan konflik ini melalui pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan. Pendekatan ini termasuk pendekatan dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua, serta peningkatan kesejahteraan dan pengembangan ekonomi di wilayah Papua.
Pemerintah juga meningkatkan upaya diplomatik untuk mendapatkan dukungan internasional dalam menghadapi isu separatisme. Diplomasi aktif yang dilakukan oleh Indonesia di forum-forum internasional berhasil menjaga agar isu Papua tetap dipandang sebagai urusan domestik Indonesia, sekaligus mendapatkan dukungan internasional terhadap kedaulatan Indonesia atas Papua.
Integrasi Papua dengan NKRI tidak perlu diragukan lagi. Proses historis yang sah, pengakuan internasional, upaya pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah, serta dukungan dari negara-negara seperti Australia menegaskan posisi Papua sebagai bagian integral dari Indonesia. Tantangan yang ada harus dihadapi dengan strategi yang bijaksana dan inklusif, memastikan bahwa seluruh masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari integrasi.
