Tokoh Adat Papua Dukung Penuh Aparat Keamanan Tindak Tegas OPM

Baca Juga

Saat ini pemerintah melalui aparat keamanan terus melakukan upaya serius dalam menindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masif melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil hingga aparat keamanan. Aparat keamanan terus berusaha untuk mengungkap dan menangkap anggota OPM yang terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan dan masayarakat sipil, yang melakukan pembunuhan, penculikan, serta aktivitas negatif lainnya. Oleh karena itu, berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua sangat mengecam dan mendukung upaya aparat keamanan dalam menindak tegas OPM yang semakin meresahkan.

Dalam memberantas OPM, aparat gabungan TNI dan Polri terus melakukan berbagai cara untuk mempersempit ruang gerak mereka di wilayah rawan Papua. Salah satunya adalah melakukan patroli di sejumlah titik, yang menjadi daerah rawan serangan terhadap masyarakat sipil.

Tokoh Pemuda Papua, Ali Kabiay mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam menindak tegas OPM. Karena OPM menjadi sumber kekacauan serta terlibat dalam serangkaian kekerasan yang merugikan warga sipil, mengancam stabilitas daerah, dan mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat Papua.

Tindakan tegas terhadap OPM sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian dan keamanan masyarakat Papua, serta memastikan bahwa hukum dan ketertiban tetap terjaga. Sehingga masyarakat Papua harus mendukung penuh aparat keamanan dalam menindak tegas OPM tersebut. Selain itu, menurut Ali, aksi yang dilakukan oleh OPM sudah sangat meresahkan dan melewati batas kemanusiaan. Oleh karena itu, aparat keamanan harus bertindak tegas dalam menangani OPM tersebut, sehingga keamanan dan juga pemerataan pembangunan di Papua dapat segera terwujud.

Hal senada juga dikatakan oleh Tokoh Adat Papua, Herman Albert Yoku bahwa pihaknya mengecam tindakan OPM yang dinilai banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). OPM melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dengan dalil memperjuangkan Kemerdekaan Papua, padahal tidak semua orang Papua menginginkan Papua merdeka.

Menurutnya hanya sebagian kecil orang dengan kepentingan pribadi menggunakan simbol Papua Merdeka sebagai alat untuk melawan pemerintah. Masyarakat Papua juga diharapkan tidak terprovokasi dengan apa yang dilakukan oleh OPM selama ini. Mereka adalah pembohong, karena perjuangan mereka hingga saat ini tidak ada hasilnya dan hanya membuang-buang waktu serta energi.

Disisi lain, pembangunan di Papua saat ini terus digencarkan oleh pemerintah. Sudah banyak aksi nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat besar perhatian terhadap tanah Papua. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan yang masif di tanah Papua dan Presiden Jokowi juga sangat sering mengunjungi Papua hingga sampai pelosok pedesaan. Saat ini sudah waktunya semua masyarakat Papua berfokus pada kerja keras, kerja bersama, mengatasi ketertinggalan, dan mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan di tanah Papua.

Percepatan pembangunan dan peningkatan perekonomian di Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di Tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara OPM dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat pemerintah terus melakukan upaya khusus dalam penanganannya. Untuk itu, dalam menangani OPM, pemerintah menyiapkan langkah strategis dengan harapan persoalan OPM dapat ditangani dengan baik.

OPM telah menjadi penyebab kekacauan di tanah Papua, dan mereka tidak hanya terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, tetapi juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para aktivis. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap kelompok ini patut didukung oleh masyarakat, agar mereka tidak lagi mengacaukan kedamaian di Tanah Papua.

Sementara itu, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Ketengban, Pegunungan Bintang, Andarias Leppi mengatakan pihaknya mendesak aparat keamanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap OPM yang semakin meresahkan masyarakat. Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung aparat keamanan dalam menjaga situasi di Papua, khususnya di Pegunungan Bintang.

Pemerintah telah berkomitmen untuk menangani OPM melalui pendekatan yang menyeluruh, dengan menggabungkan keamanan dan pembangunan. Pemerintah juga berusaha menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi masyarakat Papua. Masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Sehingga mereka dapat tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tidak lagi harus berhadapan dengan OPM ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Keberadaan OPM menjadi teror yang menakutkan bagi masyarakat Papua. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas dengan leluasa sebagai warga pada umumnya. Setiap saat mereka harus waspada terhadap kemunculan OPM yang bisa saja menyandera ataupun melakukan kekerasan. OPM sudah waktunya menyadari, rakyat Papua sudah merdeka sepenuhnya setelah bergabung ke Indonesia dan mendapatkan otonomi khusus. Selain itu, masyarakat Papua berharap tidak ada lagi tindakan kekerasan brutal yang dilakukan oleh OPM, dan mendukung langkah tegas aparat keamanan dalam menangani OPM.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini