Meredam Gejolak Papua, 300 Brimob Diberangkatkan Kapolri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Pasca kerusuhan di Deiyai, Paniai dan Jayapura, Papua, yang terjadi Rabu 28 Agustus 2019 kemarin, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dikabarkan telah memberangkatkan sebanyak 300 anggota Brimob untuk menjaga keamanan di daerah tersebut.

Ia menyesalkan terjadinya kericuhan yang sampai menelan korban jiwa dari pihak TNI dan warga sipil, serta berharap agar peristiwa itu tak terjadi lagi.

“Kami sangat sesalkan peristiwa di Deiyai ini sehingga ada rekan TNI yang gugur karena menjaga senjata yang disimpan dalam kendaraan. Ia akhirnya dibacok dan dipanah, senjatanya dirampas,” ujar Kapolri di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2019.

Dalam kericuhan itu massa juga menyerang polisi dan TNI lainnya sehingga lima polisi dan TNI terluka. Tito menduga bahwa penyerang bukanlah massa demonstran, namun kelompok asal Paniai yang menunggangi aksi demo.

“Ternyata mereka ini sembunyi di balik massa dan menyerang petugas,” kata Kapolri.

Salah satu bukti bahwa demonstrasi ditunggangi kelompok berbahaya adalah saat petugas menemukan satu warga yang tewas akibat terkena panah. Ditegaskan Tito, kematian warga itu jelas bukan karena polisi dan TNI yang bertugas di lokasi.

Kapolri menegaskan, aparat tidak pernah menggunakan panah dalam bertugas. Panah itu jelas berasal dari para penyerang yang kemudian nyasar ke kelompok mereka sendiri.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini