MATA INDONESIA, JAKARTA – Salah satu tantangan pembangunan di Papua adalah luasnya wilayah dan medan geografisnya yang sulit untuk dijangkau. Karena itu, pada akhir 2022 lalu, Pemerintah meresmikan empat Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dengan demikian di wilayah Papua saat ini terdapat 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Melalui kebijakan pemekaran provinsi tersebut, pengamat bidang politik domestik Prof Ikrar Nusa Bhakti berharap, akan membuat semua proses manajemen pemerintahan dan pelayanan publik di Papua menjadi lebih mudah.
Dalam pengamatan Prof Ikrar, hal paling mendesak yang perlu dikerjakan adalah menyiapkan aparatur pemerintahan yang akan menjalankan tugas-tugas pelayanan publik serta pembentukan perangkat daerah untuk mengeksekusi program dan anggaran. Sebab, empat provinsi baru di Papua itu, langsung mendapatkan dana transfer dari Pemerintah Pusat, sama seperti provinsi induk ataupun provinsi-provinsi lain.
“Perekrutan PNS baru kalau bisa sebagian besar direkrut dari anak-anak Papua. Mereka ditaruh dulu sebagian di Jawa, sebagian di Makassar, sebagian di Manado, dicampur dulu, supaya terlatih dalam birokrasi pemerintahan, misalnya bagaimana membuat laporan keuangan, bagaimana membuat perencanaan anggaran, supaya kebiasaan bekerja, etos kerja, bisa berjalan dengan baik,” ungkap Prof. Ikrar di Jakarta.
Melalui cara ini pula, lanjut Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI ini, para PNS ini tidak hanya tahu tentang Papua saja. Bahwa birokrasi itu bukan hanya birokrasi di tanah Papua saja. “Dia akan tahu bahwa Indonesia itu luas. Keindonesia dia akan lebih kuat. Persaudaraan dia dengan teman-teman di kantor akan tumbuh, akan tumbuh rasa kekitaan,” ungkap Prof Ikrar.
Prof Ikrar juga mengapresiasi sejumlah Langkah Pemerintah dalam rangka meningkatkan SDM generasi muda Papua. Di antaranya adalah program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan tinggi (ADIK). Dan yang terbaru adalah program Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) dan pembangunan Papua Youth Creative Hub sebagai sarana kreasi Generasi Muda Papua.
Program-program itu menurutnya harus harus terus berjalan dan dikelola secara sungguh-sungguh, termasuk program beasiswa yang dilakukan oleh PT. Freeport. Namun, khusus untuk PT Freeport, Prof Ikrar meminta agar program beasiswa itu tidak hanya merekrut anak-anak dari keluarga yang bekerja di PT Freeport, tanpa mengambilnya juga dari suku lain.
“Kalau tidak dicampur, tidak akan terjadi pembauran budaya, dan tidak ada kompetisi yang sehat di antara anak-anak itu. Dengan adanya kompetisi, akan terjadi peningkatan pengetahuan, ilmu, dan pengalaman,” pinta Prof. Ikrar.
