Pemda Diminta Beri Subsidi Angkutan Pangan untuk Kendalikan Inflasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo menyoroti kenaikan harga kebutuhan bahan pokok imbas dari kenaikan harga BBM.

Dia mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan, untuk mengendalikan inflasi.

“Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah,” ucap Jokowi di Istana Negara, Senin 12 September 2022.

Menurutnya, jika seluruh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pemberian subsidi angkutan pangan, maka inflasi dapat dikendalikan. Jika inflasi terkendali, harga pangan tidak akan mengalami lonjakan.

Jokowi bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membeli langsung komoditi pangan utama masyarakat seperti telur, dari peternak ayam.

“Dari peternak kemudian dikirim kepada pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak,” ucapnya.

Jokowi menambahkan, selagi transportasi angkutan pangan ditopang oleh pemerintah daerah, belanja tidak terduga juga dapat dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Ini pernah saya lakukan saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan,” jelasnya.

“Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi,” ucap Jokowi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini