MATA INDONESIA, JAKARTA – Para mantan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan pertemuan di kawasan Jakarta Timur, Jumat 1 Juli 2022. Pertemuan itu turut membahas keresahan terkait internal PPP saat ini.
Turut hadir, para senior PPP maupun para mantan ketua di PPP di antaranya Imam Saharjo, Anwar Sanusi, Syafrudin Anhar, Astuti, Makmun Halim, Irene, Mualim, Rahma Yakub Hendra Dinata, dan masih banyak lagi.
Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Donnie Tokan menyampaikan beberapa poin-poin terkait keresahan terkait kepengurusan PPP saat ini.
Salah satunya, pengurus PPP sekarang kebanyakan dari kalangan milenial dan dianggap tidak mengenal pengurus seniornya. Sehingga masalah-masalah yang muncul ini kurang bisa diatasi karena juga tidak ada pengurus dari tokoh yang bisa mengakar.
“Dulu kan ada ustaz, kiai, pengusaha, pemimpin ormas yang punya basis massa yang baik di daerah-daerah. Jadi yang milenial ini belum mapan berorganisasi, sehingga agak kesulitan kordinasi di organisasi,” kata Donnie ditemui di Jakarta, Jumat 1 Juli 2022.
“Sehingga muncul isu suara PPP menghilang 2 persen, karena memang konsolidasi organisasinya tidak berjalan,” lanjutnya.
Kemudian, Donnie juga menyayangkan sikap Suharso yang tidak bisa dikomunikasikan oleh para mantan pengurus senior tersebut. Ada keprihatinan mendalam terkait demo yang berlangsung baru-baru ini. “Ada demo, karena SK tidak turun, jadi konsolidasi partainya tidak sesuai AD/ART, atau mungkin sesuai AD/ART tapi ada like and dislike, makanya ada demo, terus DPC ramai demo,” kata dia.
“Kemudian Ketua Umum (Ketum) PPP, Suharso Manoarfa tidak bisa dikomunikasikan oleh pengurus wilayah, pengurus cabang, para senior yang ingin berdiskusi, tidak bisa komunikasi, telpon, WA juga tidak dijawab, jadi komunikasi terhambat,” kata Donnie.
Donnie juga menambahkan PPP tidak mempunyai isu strategis untuk menghadapi Pemilu 2024. Isu yang berkembang di publik hanya seputar konflik internal PPP.
“Penampilan tidak menggambarkan seorang pemimpin ketua umum ketika berada di konstituen. Lalu adanya desakan kemunduran ketum partai. Sebab, isu yang dijual PPP pada Pilpres 2024 juga tidak ada. Bicara milenial apa?, isu strategisnya apa? itu yang disoroti,” ucap dia.
Menurutnya, Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Di 2024, Pilpres dan Pileg menjadi satu, jadi kalau salah menetapkan pilihan Calon Presidennya akan berpengaruh besar pada Pilegnya.
Kesimpulannya adalah ketum PPP harus bisa mengubah sikap, merubah cara memimpin partai. Tentang konsolidasi organisasi harus sesuai AD/ART sehingga tidak terjadi demonstrasi. Bahasanya ada desakan jika tidak sanggup memimpin partai untuk mundur dari ketum PPP.
Reporter: Cici Suga
 melakukan pertemuan di kawasan Jakarta Timur, Jumat 1 Juli 2022. Pertemuan itu){kind=link}