Cegah Krisis Pangan, Indonesia Butuh Reformasi Pertanian

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kepala Penelitian CIPS, Felippa Ann Amanta menilai perlu adanya reformasi kebijakan pertanian secara menyeluruh dan mendesak untuk mencegah krisis pangan.

Ancaman krisis ini disebabkan oleh konflik geopolitik global serta ancaman perubahan iklim serta permasalahan produktivitas.

“Diperlukan pemahaman dari semua pihak kalau sistem pangan itu kompleks, terdiri atas produksi, distribusi, rantai pasok, dan juga perdagangan internasional. Membenahi salah satu saja tidak akan cukup karena semuanya saling menopang dalam memastikan ketersediaan pangan untuk konsumen,” katanya.

Global Food Security Index 2021 menempatkan Indonesia di posisi 69 dari 113 negara.

Indeks ini juga menunjukkan Indonesia berada di peringkat 113 dari 113 dalam kategori Sumber Daya Alam dan Ketahanan, yang dapat diartikan Indonesia memiliki kerentanan terhadap risiko sumber daya alam, perubahan iklim, dan adaptasi terhadap risiko-risiko tersebut.

Selain itu, Indonesia menempati peringkat ke-54 dalam kategori Keterjangkauan dan peringkat ke-95 dalam kategori Kualitas dan Keamanan.

Felippa menjelaskan, peringkat-peringkat tersebut merefleksikan bahwa kebijakan pertanian yang sudah dijalankan perlu dievaluasi dan diadaptasi supaya bisa menjawab tantangan dari risiko-risiko yang ada.
Swasembada yang seringkali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan pertanian, sudah tidak relevan untuk Indonesia.

“Terus bertambahnya jumlah populasi dan terus berkurangnya luas lahan pertanian sudah menunjukkan ada keterbatasan pada daya dukung lahan untuk menyediakan pangan bagi ratusan juta penduduk. Kita perlu memanfaatkan keterbatasan yang ada dengan metode yang lebih efisien dan tidak membahayakan lingkungan,” kata Felippa.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pertanian perlu diarahkan pada intensifikasi yang fokus pada pemanfaatan lahan yang sudah ada dengan menggunakan input pertanian berkualitas.

Kebijakan ini dapat mendukung sistem pertanian berkelanjutan dengan memastikan lingkungan bisa terus memberikan manfaat kepada manusia, dengan cara-cara yang aman.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini