Gugatan Keponakan Prabowo dalam Kasus Pileg 2019 Ditolak MK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Gugatan yang dilayangkan caleg Gerindra dapil DKI Jakarta III, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo alias Sara yang merupakan keponakan Prabowo Subianto resmi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai informasi, gugatan Sara terdaftar dalam nomor perkara 150-20-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Gerindra menyebut hasil Pileg 2019 membuat Sara kehilangan suara sebanyak 4.158 suara.

“Mengadili, menyatakan permohonan pemohon sepanjang dapil DKI II dan III tidak dapat diterima,” ujar Hakim Ketua Anwar Usman dalam pembacaan putusan PHPU di Gedung MK, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019.

MK menolak permohonan Sara atas dasar pertimbangan bahwa persoalan tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan pokok-pokok gugatannya.

Gugatan Sara dimasukkan pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 18.56 WIB. Sedangkan batas pengajuan permohonan yaitu 3×24 jam setelah pengumuman penetapan suara secara nasional oleh KPU, atau tanggal 23 Mei 2019.

Ia diketahui gagal mendapat jatah kursi di Senayan, karena berdasarkan hasil penghitungan KPU, Sara memperoleh 79.801 suara, yang masih belum cukup mengungguli rekan separtainya Kamrussamad dengan perolehan suara sebanyak 83.562 di dapil III DKI Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

Perolehan tersebut berdasarkan metode penghitungan Sainte Lague, dengan 6 parpol yang terpilih yang lolos parliamentary threshold dari Dapil DKI Jakarta III. Hasilnya, PDIP memperoleh 3 kursi, sedangkan Gerindra, PKS, NasDem, Demokrat, dan PAN masing-masing mendapatkan 1 kursi.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini