Jual Chelsea, Abramovich Patok Harga Rp57 Triliun

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON – Roman Abramovich akhirnya memutuskan menjual Chelsea. Taipan asal Rusia itu dikabarkan mematok harga 3 miliar Poundsterling atau sekitar 57 triliun Rupiah.

Abramovich akhirnya terpaksa melepas kepemilikannya atas Chelsea yang diakuisisi sejak 2003. Dia dikaitkan dengan sosok presiden Rusia, Vladimir Putin, yang memutuskan menginvasi Ukraina pekan lalu.

Aset-aset Abramovich terancam dibekukan. Demi menyelamatkan Chelsea, dia akhirnya memutuskan untuk menjual The Blues yang meraih banyak trofi sejak di bawah kepemilikannya termasuk memenangkan dua trofi Liga Champions.

“Saya yakin ini demi kepentingan terbaik Klub, para penggemar, karyawan, serta sponsor dan mitra klub. Penjualan klub tidak akan dipercepat tetapi akan mengikuti proses yang semestinya. Saya tidak akan meminta pinjaman apa pun untuk dilunasi. Ini bukan tentang bisnis atau uang bagi saya, tetapi tentang hasrat murni untuk pertandingan (sepak bola) dan klub,” katanya.

Pertanyaannya, siapa yang sanggup membeli Chelsea dengan harga 57 triliun Rupiah? Kabarnya miliarder asal Swiss, Hansjorg Wyss ditawarkan untuk membeli klub London Barat itu. Tapi, dia menyebut harganya terlalu tinggi.

“Seperti semua oligarki lainnya, dia juga panik. Abramovich saat ini mencoba menjual semua vilanya di Inggris. Ia juga ingin cepat-cepat menyingkirkan Chelsea. Saya dan tiga orang lain menerima tawaran untuk membeli Chelsea,” ujarnya, dikutip dari Standard, Kamis 3 Maret 2022.

“Saya harus menunggu empat hingga lima hari sekarang. Abramovich saat ini menuntut terlalu banyak. Hingga hari ini, kami belum mengetahui harga jual pastinya. Jika mau membeli Chelsea, saya pikir dengan konsorsium yang terdiri dari enam atau tujuh investor,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini