Ini Lho Enam Strategi Pemerintah Hadapi Gelombang Ketiga Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Bidang Dukungan Darurat Satgas Covid 19, Alexander K Ginting mengatakan, pemerintah pusat telah menetapkan enam strategi untuk menghadapi gelombang ketiga.

Saat ini Indonesia sedang mengalami gelombang ketiga pandemi covid-19. Upaya dari pemerintah untuk menghadapi gelombang ketiga covid-19 yang didominasi boleh varian Omicron ini terus dilakukan.

Pertama, pihaknya memastikan pelonggaran aktivitas yang diikuti pengendalian di lapangan secara ketat. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak menyikapi penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan kebebasan dan berlebihan seperti yang tertuang dalam Inmendagri Nomor 10 Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 11 luar Jawa-Bali.

“Kami juga melakukan pengendalian di daerah hotspot penyumbang kasus tertinggi dan pengendalian mobilitas agar kasus tidak meluas. Kedua, pemerintah akan terus meningkatkan laju vaksinasi untuk kelompok lanjut usia (lansia) dan komorbid, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, pemerintah mendorong percepatan vaksinasi anak agar imunitas anak dapat terbentuk ketika periode pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen dilaksanakan. Data terbaru menujukan bahwa capaian vaksin usia 6-11 dosis pertama sebesar 17,6 juta atau 66,72 persen dan vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 7,7 juta atau 29,28 persen. Adapun, target sasaran vaksinasi anak usia 6-11 tahun ialah sebanyak 26,4 juta.

“Keempat, pemerintah akan menertibkan mobilitas pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan aturan protokol kesehatan yang ketat dan karantina. Sementara pihaknya akan menertibkan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) sesuai Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 7 Tahun 2022,” katanya.

Kelima, pemerintah pusat akan memperkuat peran pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas testing dan telusur, serta mengawasi kegiatan dan mengedukasi warga tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan memperkuat kapasitas PPKM skala mikro di desa dan kelurahan.

Keenam dan tak kalah penting dalam menghadapi gelombang ketiga, adalah melakukan kampanye protokol kesehatan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, termasuk operasi masker.

“Masyarakat tidak perlu diajak berpolemik, apakah dia mengidap Delta atau Omicron. Apapun variannya, itu adalah covid-19,” ucapnya.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 per kemarin, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama sebanyak 180.067.416 dosis, vaksinasi dosis kedua sudah disuntikkan 138.280.959 dosis dan vaksinasi ketiga atau booster mencapai 7.730.486 dosis.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini