Kartu Prakerja Berdampak Positif ke Sektor Ketenagakerjaan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Program kartu prakerja memberikan dampak positif terhadap pekerjaan, kewirausahaan, kompetensi, inklusi keuangan, ketahanan finansial dan ketahanan pangan. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Ini adalah bukti ilmiah pertama adanya dampak positif kartu prakerja dan evaluasi ini bersifat independen, sepenuhnya penelitian di j-pal southeast asia disiapkan oleh pemerintah Australia, dan Melinda dan Bill Gates foundation,” kata Airlangga.

Program kartu prakerja merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo yang pelaksanaannya ditugaskan kepada kementerian perekonomian untuk mengkoordinasikan program.

“Bapak presiden menginginkan adanya pelatihan upskliing bagi jutaan angkatan kerja, terutama kita pada saat ini menghadapi dua disrupsi, yaitu disrupsi terhadap pandemi covid-19 dan disrupsi revolusi industri 4.0 atau transformasi digital,” ujarnya.

Pada pelaksanaan di awal pandemi covid-19, kartu prakerja di refocusing menjadi semi Bansos dan menjadi bagian dari program perlindungan sosial di masa pandemi.

Perwakilan dari UNDP resident representative in Indonesia, Norimasa Shimomura, mengatakan pemerintah berperan dalam menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program kartu prakerja ini.

Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 20 triliun untuk program kartu prakerja di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 21,2 triliun, dan di tahun 2022 disiapkan anggaran Rp 11 triliun untuk kartu prakerja.

Airlangga menegaskan, Kartu prakerja adalah bentuk inovasi dalam pelayanan publik untuk menyalurkan bantuan program secara masif, kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari miangas sampai Pulau Rote.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini