MATA INDONESIA, JAKARTA-Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan BUMD memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperoleh laba (keuntungan).
“Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemda (BUMD), berjumlah 204 BPR dengan total aset sejumlah Rp36,7 triliun, total kredit Rp28,02 triliun, total dana pihak ketiga sejumlah Rp25,3 triliun, memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah,” katanya.
Menurutnya, untuk menggerakkan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan fiskal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja, namun perlu dorongan aktivitas perekonomian di daerah melalui sektor perbankan.
Fatoni menegaskan, BPR sebagai BUMD milik pemda juga telah mendorong pemulihan perekonomian. Penerapan skema-skema yang inovatif dan aplikatif diperlukan dalam memberikan stimulus bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“UMKM merupakan penggerak perekonomian masyarakat serta mendorong percepatan perekonomian, namun tanpa dorongan permodalan dari perbankan akan susah untuk dapat berkembang,” kata Fatoni.
UMKM di Indonesia, kata Fatoni, dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 64,3 juta unit itu merupakan pasar yang masih memerlukan dukungan dari perbankan.
“Perbankan daerah, baik bank pembangunan daerah (BPD) maupun BPR milik pemda dengan competitive advantage, yaitu kedekatan dengan masyarakat harus terus berinovasi menciptakan produk dan cara untuk mendukung UMKM sehingga menjadi pemenang di daerahnya,” katanya.
Dia mengatakan, BPR milik pemda sebagai intermediary (perantara) harus mampu memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, seperti kredit murah, tabungan, dan sebagainya.
“Kita sama-sama merasakan dampak pandemic covid-19 yang mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global, dan berakibat buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
